DPRD Takalar Berguru Ranperda Permukiman Kumuh – FAJAR sulsel
News

DPRD Takalar Berguru Ranperda Permukiman Kumuh

-Studi Banding di Bappeda

BELOPA — Kehadiran Pansus DPRD Takalar di Bumi Sawerigading ini dilakukan dalam rangka studi banding dalam rangka penyusunan Ranperda Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Takalar.

Bertempat di aula Pertemuan Kantor Bappeda Luwu, Rabu 26 Oktober 2016, Sekretaris Bappeda Awwabin S.STP, M.Si bersama Asisten I Pemkab Luwu Drs Andi Musakkir MM, dan anggota DPRD Luwu Ir Yani Mulake dan Ir Ishak Sallo, menerima rombongan anggota Pansus DPRD Kabupaten Takalar.

“Kami memang sengaja memilih kabupaten Luwu karena daerah ini kami ketahui juga sedang menggodok Ranperda kawasan perumahan dam permukiman kumuh. Dapat dikatakan, untuk penyusunan Ranperda ini kami memang harus mengunjungi Kabupaten Luwu,” ungkap Ketua Rombongan Pansus DPRD Kabupaten Takalar, Nur Fitri.

Nur Fitri yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Takalar, didampingi anggota Pansus lainnya, diantaranya, Johan Nojeng, Basri Timung, Husnia Rahman dan Indrawati Daud serta beberapa PNS Bappeda dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Takalar mengatakan, meskipun Kabupaten Luwu juga masih dalam proses pembahasan Ranperda peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, namun diakui progress pembahasannya Kabupaten Luwu selangkah lebih maju.

“Ada beberapa hal yang akan kami pelajari di kabupaten Luwu terkait penyusunan Ranperda peningkatan kulaitas perumahan dan permukiman kumuh. Diantaranya, bagaimana menyikapi penentuan kawasan kumuh di daerah ini, apakah setelah Perda ini ditetapkan masih dimungkinkan adanya penambahan kawasan kumuh,” kata Nur Fitri.

Disamping itu, lanjut Nur Fitri, pihaknya ingin mengetahui sejauhmana kesiapan institusi Pemadam Kebakaran di Kabupaten Luwu dalam mengantisipasi bencana kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi dikawasan permukiman kumuh. Pasalnya Damkar Takalar kondisinya masih sangat terbatas dan terpusat melayani Ibukota Kabupaten Takalar saja.

“Kabupaten Takalar memiliki 9 kecamatan, tetapi jumlah penduduknya hampir sama dengan Kabupaten Luwu, dilain sisi petugas Damkar kami masih sangat terbatas. Nah kami ingin tahu seperti apa pula Luwu menyikapi amanat Undang-undang ini,” jelasnya.

Sekretaris Bappeda Luwu, Awwabin S.STP, M.Si, mengatakan, untuk penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Luwu sama sekali tidak menerapkan pertimbangan subjektif, melainkan dengan beberapa indikator yang ditetapkan oleh peraturan yang ada.

Awwabin mengatakan, setidaknya ada 5 aspek yang dipedomani, sehingga Pemkab Luwu bersama anggota DPRDLuwu mengggagas Ranperda Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, diantaranya, menindaklanjuti amanah Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Kedua, amanah PP 38 terkait pembagian urusan pemerintahan, Ketiga menyikapi instruksi Presiden untuk melakukan pengentasan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Keempat merupakan kewajiban pemerintah daerah. Kelima, Perda ini akan menjadi dasar alokasi anggaran APBN untuk keciptakaryaan.

“Dan yang tidak kalah pentingnya kita bersandar pada komitmen internasional dimana penanganan perumahan kumuhadan permukiman kumuh merupakan komitmen inyernasional dan deklarasi HAM Ekososbud dan MDGs,” tandas Awwabin.(and/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top