Mau Tong Lolos… – FAJAR sulsel
News

Mau Tong Lolos…

swiss-2-oke

* Kreditnya Macet Rp350 Juta, Oknum PNS Gabung ke Swissindo

PALOPO — Mereka gabung ke Swissindo karena rata-rata memiliki kredit di bank. Nilai kreditnya besar-besar. Kemudian bermasalah. Ngakunya tak mampu lagi nyicil. Ketua Swissindo Sri Hartati di bank Danamon punya kredit yang nilainya Rp350 juta. Nah, datang Swissindo yang mengiming-imingi pelepasan dan pembebasan utang di bank, oknum PNS dan 30 anggotanya pilih ke organisasi tersebut. Mereka seperti mau cuci tangan. Mau tong lolos…!!

Ketua Swissindo Palopo, Sri Hartati, menyebut anggotanya yang sudah gabung mencapai 30 orang. Semuanya, kata dia, memiliki utang di bank dan leasing. Seperti di Bank Mega, Bank Danamon, BNI, BRI, BNI, dan Mandiri. ”Saya sendiri punya kredit di Danamon sebesar Rp350 juta. Inilah kenapa kami masuk ke Swissindo dengan harapan supaya utang kami ini bisa dibebaskan,” papar Sri Hartati, kepada Palopo Pos, Selasa 25 Oktober 2016.

Ia menceritakan kreditnya di Bank Danamon yang besarnya Rp350 juta. ”Saya ambil kredit sejak tahun 2014. Dengan niat baik dari Swissindo, mudah-mudahan utang saya dan masyarakat lainnya itu bisa dibayarkan,” harap perempuan berjilbab ini.

Selain menyebut kreditnya sudah macet di bank, Sri Hartati juga mengungkap cerita anggota lainnya yang bermasalah krditnya di bank. Ada juga kredit pengurus yang nilainya Rp300 juta, Rp100 juta. ”Saya lupa data-datanya. Namanya ada di kantor. Dengan lembaga ini kita berharap betul-betul dapat membantu melunaskan hutang masyarakat,” katanya.

Diceritakan Sri, dirinya bermula ikut UN Swissindo itu ketika mengikuti kegiatan travel di Kota Makassar. Kebetulan dirinya miliki usaha travel. Waktu itu, ada yang tawari untuk bergabung. Seorang perempuan asal Gowa. Namanya Hj St Nurhalijah. Kata dia, setelah bergabung sudah tidak ditagih-tagih lagi oleh bank. ”Itulah awal saya tertarik masuk Swissindo,” paparnya.

Sementara itu, Ketua BMPD Luwu Raya, H Yulis Suwandi, menyampaikan bahwa bank tidak kenal istilah sertifikat. Apalagi, kalau sertifikat tersebut disebut-sebut bisa menghapus utangnya di bank. ”Yang benar adalah silakan cicil kalau ada kreditnya,” ujarnya.
Berdasarkan siaran pers yang didapatkan dari Otoritas jasa keuangan No.

SP/56/DKNS/OJK/6/2016, ungkapnya, lembaga ini menyatakan praktik tersebut tidak dibenarkan karena dapat merugikan industri jasa keuangan dan masyarakat. ”Karena itu, saya mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Sejumlah pengamat menilai langkah mereka gabung ke Swissindo dengan harapan kreditnya di bank bisa diputihkan hal yang tidak mungkin. Ini seperti mau cuci tangan. Bank pasti tidak tinggal diam. Menurut Rafiqah Assaff, dekan Fakultas Ekonomi Unanda, hal ini menyangkut keuangan perbankan. Kalau ada yang tidak bayar kreditnya, pasti NPL bank akan tinggi. ”Langkah mereka ini seperti cuci tangan. Mau tong lolos. Saya yakin bank pasti akan menagihnya,” ujarnya.

Mengenai penghapusan utang yang dilakukan oleh Un Swissindo terhadap masyarakat Indonesia dengan dana dari Bank Swiss, harta dari peninggalan-peninggalan kerajaan dinasti yang disimpan di bank Swiss, berdasarkan perjanjian Soeukarno dan Clinton yang dapat dicairkan 70 tahun setelah Indonesia merdeka, menurutnya sangat tidak masuk akal. Jika memang benar adanya harta Indonesia, mestinya ini dilakukan oleh antar negara. Tentunya melalui badan yang mengurusi moneter Indonesia, Bank Indonesia.

Jika ada dananya sanggupkah menghapuskan utang masyarakat yang ada di bank-bank dan leasing-leasing. “Jadi ini sangat tidak masuk akal, kayak bermimpi di siang bolong,” sebutnya.(ich/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top