Auditor Diminta Transparan – FAJAR sulsel
News

Auditor Diminta Transparan

1-rumah-sakit-tipe-c-yang-dibangun-di-kelurahan-biru-kecamatan-tanete-riattang-dalam-dua-tahun-terakhir-sudah-rampung-namun-sejauh-ini-belum-dioperasikan

BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Memeriksa di Bone

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Publik menaruh harapan besar terhadap lembaga pengawas yang memeriksa kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bone. Auditor diharap terbuka terhadap temuan yang ada. Saat ini ada tiga lembaga pengawas yang melakukan pemeriksaan serentak di Kabupaten Bone. Selain lembaga pemeriksa, BPK dan BPKP. Inspektorat Provinsi Sulsel juga dikabarkan turun me-lakukan audit di daerah ini.

Terkhusus BPK, menurunkan tim beranggotakan lima yang dipimpin Sundari. Sundari Cs akan berada di Bone selama 35 hari ke depan. Mereka akan fokus melakukan pemeriksaan belanja barang dan jasa pada Satuan Kerja Pe-rangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan pembangunan konstruksi juga tak luput dari pemeriksaan BPK. Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang berlangsung sejak Januari hingga Oktober ini.

Publik menaruh harapan besar kepada BPK, BPKP dan Inpektorat Provinsi Sulsel untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh. Mengingat dugaan-dugaan penyimpangan kerap mengemuka, namun tak pernah ada tindaklanjutnya. Sebut saja misalnya, dugaan pembagian bantuan traktor yang tidak tepat sasaran, pengadaan kendaraan dinas hingga yang terbaru terungkap-nya penyalahgunaan bantuan bibit jagung yang melibatkan oknum penyuluh pertanian.

Praktisi Sosial, Rahman Arif mengatakan lembaga auditor perlu memberi perhatian serius terhadap proyek-proyek fisik yang terkesan membuka peluang kepada oknum pejabat untuk meraup untung. Termasuk, kata dia pengadaan kendaraan dinas dan keberadaannya. “Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian dari BPK. Hanya saja, hasil audit lembaga tersebut patut dipertanyakan juga, dikarenakan sampai saat ini belum pernah hasil audit tersebut dipaparkan ke publik,” pungkasnya.

Terpisah, Akademisi Yusdar menilai pelaksanaan audit pengadaan barang dan jasa merupakan tuntutan dari Peraturan Pre-siden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan perubahannya, yang salah satu outcome atau hasil yang diharap-kan dalam proses audit, adalah pengadaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

“Audit dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu jenis pelaksanaan audit operasional yang fokus dalam pengujian dan evaluasinya terhadap proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Seorang auditor dalam pelaksanaan audit operasional pengadaan barang dan jasa diharuskan memahami secara mendalam mengenai aktivitas atau kegiatan yang diauditnya. Di dalam pengadaan barang dan jasa, seringkali mempunyai tingkat kerawanan yang cukup tinggi untuk memungkinkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan serta potensi terjadinya penyelewengan atau kecurangan,” terangnya kepada RADAR BONE, Rabu 26 Oktober lalu.

Yusdar menjelaskan, laporan hasil audit pengadaan barang atau jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsif efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.

“Tuntutan terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, merupakan konsekuensi logis dari proses reformasi yang menginginkan adanya upaya pemberantasan korupsi dan kolusi yang diiku-ti perubahan secara mendasar dalam tata kelola pemerintahan. Implikasi dari tuntutan tersebut, diantaranya adalah mengharuskan pejabat pemerintahan di daerah untuk mengelola pengadaan barang dan jasa dalam semangat integritas dan rasa tanggung jawab,” tutupnya.

Sementara itu, data yang diperoleh dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bone terdapat 143 proyek dari SKPD yang dilelang melalui sistem Layanan Penga-daan Secara Elektronik (LPSE). Kepala ULP Kabupaten Bone, Ir Muh As’ad MSi yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis 27 Oktober kemarin menegaskan tidak semua kegiatan SKPD diproses di ULP.

“Kami hanya memproses kegiatan pengadaan barang dan jasa dan konstruksi SKPD yang bernilai Rp200 juta ke atas dan jasa konsultasi senilai Rp50 juta ke atas,” terangnya.

Dibawah angka itu, kata dia dilaksanakan di masing-masing SKPD. Untuk pengadaan kendaraan dinas, pejabat Dinas PU dan SDA ini menerangkan, SKPD bisa melakukan pembelian langsung dengan menghubungi pabrik yang produknya terdapat dalam e-catalog.
“Untuk pembelian randis bisa melalui e-purchasing dengan melihat daftar dalam e-catalogue dan PPK berhubungan dengan pabrik,” jelasnya.

Pihak ULP sendiri, kata dia setelah membentuk tim kelompok kerja (Pokja) minimal beranggotakan tiga orang, meneruskan proses lelang ke LPSE.
Sementara Penanggungjawab LPSE Kabupaten Bone, A Lanna kepada RADAR BONE menegaskan pihaknya telah menginput semua data lelang ke website LPSE.

“Jadi calon peserta lelang secara transparan bisa melihat paket yang dilelang sekaligus mendaftar dan mengikuti pelelangan,” terangnya.

Dari penelusuran di website LPSE Bone, terungkap untuk tahun 2016, terdapat 143 item pengadaan barang dan jasa, konstruksi dan konsultasi yang masuk ke LPSE.

Adapun proyek-proyek yang masuk ke LPSE, diantaranya Pembangunan Jalan Ruas Paket 01 Rp 6.490.912.000, Pembangunan Jalan Paket 04 Rp2.542.630.000 dan Pembangunan Jalan Paket 03 Rp3.386.573.000. Selain itu ada juga Pembangunan Taman Bunga dan Air Mancur Rp2.540.000.000, Pengadaan Bahan Obat-obatan Generik/ Reagensia dan Perbekalan Kesehatan Rp 874.484.625, Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum (Set Laboratorium dan Set Rawat Inap) Rp488.058.500, Pelebaran Jalan Ke Tanjung Pallette, Tanete Riattang Timur Rp 1.831.796.000, Pembangunan Gedung SKB Rp 874.181.000 hingga Pengadaan Mobil Tangki Air Kapasitas 5000 liter Rp400.000.000.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment
To Top