Ketua Swissindo Pakai Motor Dinas Pemkot – FAJAR sulsel
News

Ketua Swissindo Pakai Motor Dinas Pemkot

* Kepala BPMP-KB Pantau Kinerja Staf di Lapangan

PALOPO — Oknum PNS yang jadi ketua Swissindo Palopo telah aktif berkantor. Ia tercatat sebagai penyuluh terbaik KB di Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Kepala BPMP-KB Suriani Kaso ingin stafnya ini melupakan Swissindo dan fokus ke tugasnya sebagai tenaga penyuluh. Mulai sekarang, ia akan memantau terus kinerja Sri Hartati di kantor. Karena, ketua Swissindo Palopo dalam melaksanakan tugasnya pakai motor dinas.

Dua minggu lamanya, Sri Hartati, ketua UN Swissindo Palopo tidak masuk kantor. Kabar yang diperoleh Suriani Kaso kalau Sri sibuk urus organisasinya sampai ke Jakarta.
”Sudah kembali berkantor. Sudah satu minggu,” tandas Kepala BPMP-KB Kota Palopo, Hj Suriani A Kaso, kepada Palopo Pos, Selasa 1 November 2016.

”Ia kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun, saya sebagai pimpinan tetap mengontrol. Jangan sampai kembali memengaruhi staf lainnya di kantor,” tambahnya.
Dulu, kata mantan Camat Wara Selatan ini, Sri Hartati sering mengumpulkan para staf untuk bergabung di organisasinya.

Untuk itu, pihaknya tetap melakukan kontrol akan hal tersebut. Ada juga staf yang menolak. Tapi, ada juga yang sepertinya tergiur. Dan itu merupakan hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Suriani Kaso membenarkan stafnya itu diberi fasilitas motor dinas. Makanya, ia mengancam akan menarik motor dinas yang diberikan kepadanya jika terbukti ada laporan digunakan untuk mencari nasabah bukan untuk melakukan sosialisasi KB dan mencari akseptor KB.

”Jika terbukti hanya dipakai merekrut nasabah UN Swisindo, bukan untuk mensosialisasikan KB di masyarakat, motor saya akan tarik,” tandasnya.
Sri Hartati sendiri meyakini UN Swissindo akan melunasi utang rakyat Indonesia di enam bank di Indonesia. Sebab, katanya, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sudah dipegang oleh UN Swissindo. Atas dasar itulah, UN Swissindo bisa melunasi utang semua rakyat Indonesia di enam bank tersebut.

Bank yang dimaksud adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Danamon, dan Loppo/Cimb Niaga). Dalam surat yang diteken Laceni Kalean, ketua deputi UN Swissindo WIT, meminta bank ini supaya menyikapi Dokumen Sertifikat Surat Pelepasan Pembebasan Utang.

Untuk itu, tulis surat itu, UN Swissindo menganggap permasalahan utang sudah dianggap selesai dan lunas. Karena jaminan, masih dalam surat itu, dokumen sertifikat yang sudah masuk ke bank. ”Kami sekarang menunggu proses akhir dalam pengembalian agunan dan diserahkan pada kami,” tulis surat yang ditandatangani Yunasril Yusar, SH, sebagai advokat, Laceni Kalean, sebagai ketua deputi UN Swissindo WIT, dan Abdul Haris N Baginda.

Surat itu ditandatangani di Makassar 8 Oktober 2016. Nomor: B/UNS-PALOPO/2016. tertulis lampiran; Fc. Dokumen Surat Pelepaqsan Pembebasan Utang KAR-NEGARA. Juga ada perihal; verifikasi dan konfirmasi penyelesaian utang, dokumen surat pelepasan pembebasan utang sertifikat KA-NEGARA.(rhm/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top