Ini Rekomendasi HMI Bulukumba, Untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan – FAJAR sulsel
News

Ini Rekomendasi HMI Bulukumba, Untuk Perbaikan Pelayanan Kesehatan

img_20161108_202208

BULUKUMBA, RADAR SELATAN.CO.ID — BPJS Cabang Bulukumba menggelar dialog interaktif jelang tiga tahun implementasi Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan pentingnya jaminan kesehatan. Dialog, yang di gelar di Warkop Bang Andy, Senin, 7 November 2016 itu, terselenggara atas kerjasama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bulukumba.

Dalam dialog tersebut, dihadiri Dinas Kesehatan Bulukumba dan jajaran RSUD A. Sultan Daeng Raja serta sejumlah mahasiswa HMI dan sejumlah organisasi kepemudaan lainnya.

Rijal Mursalim, Kepala Unit Pemasaran BPJS Cabang Bulukumba menyampaikan bahwa persyaratan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) PBPU/Mandiri wajib menjadi peserta BPJS kesehatan.

Adapun beberapa pertanyaan yang dilontarkan beberapa peserta dialog yakni BPJS menginvestasikan kemana dana yang dikelola, dan kartu BPJS berlaku hingga kapan.

Menurut Rijal Mursalim, tarif berlangsung secara regional dan nasional dan dana yang dikelola BPJS diinvestasikan ke masyarakat itu sendiri, dan program BPJS tidak akan berakhir dan terus berjalan.

“Mungkin akan mengalami perubahan tapi hanya nama dan sistemnya saja,” jelasnya.

Terpisah, Ketua HMI Bulukumba, Rakhmat Fajar mengatakan pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. Pasalnya dengan ikut dalam kepesertaan BPJS, akan memudahkan warga khsusunya mereka yang hendak dirawat di Rumah Sakit. Kendati demikian dia mengatakan selama ini juga masih terdapat kekurangan dalam penyelanggaran BPJS, salah Satu diantaranya soal pelayanan dan masih banyaknya yang belum paham atas fungi dan manfaat masing-masing kartu kesehatan sebut saja, Askes, KIS dan BPJS itu sendiri.

“Kami dari HMI merekomendasikan agar ada petugas BPJS yang ditugaskan dikamar-kamar perawatan dan pemeriksaan Poli, termasuk mendampingi dokter.Kenapa ini kita minta?, karena selama ini kadang kalau ada masyarakat yang mengeluh, pihak rumah sakit bilangnya ini prosedur BPJS, Jadi kalau ada orang BPJS selalu standbye warga bisa lansung klarifikasi, “jelasnya.

Fajar menambahkan, dalam prinsip transparansi BPJS, pihaknya pun ikut merekomendasi soal perlunya pamplet atau pengemuman list obat-obatan dan penyakit apa saja yang masuk dalam tanggungan dan tidak oleh BPJS . Pasalnya, selama ini masih didapati sejumlah kasus dimana ada obat-obatan yang nilainya cukup mahal tapi tidak masuk dalam tanggungan BPJS.

“Pasien atau warga pasti tidak tahu mana obat yang ditanggung dan tidak. Tapi kalau ada list yang ditempel kita akan tahu itu,”ujarnya.

Untuk bisa mewujudkan terjaminya kesehatan sesuai yang di atur dalam UU 53 Dan 54 tentang kesehatan, tentulah menjadi tugas bersama seluruh pihak termasuk organisasi kepemudaan dan mahasiswa. Termasuk diantaranya terkait peningkatan etos kerja para petugas medis serta perlunya peningkatan alat kesehatan dan kesejahteraan para petugas medis.

“Yah yang paling utama juga soal etika. Kalau pasien dilayani dengan senyum dan santun saya yakin potensi untuk sembuh lebih besar. Pelayanan akan baik tergantung bagaimana kita memperlakukan dan diperlakukan. Kalau mau lihat pelayanan baik, kita Harus, bersepakat. Anda (BPJS, Dinas Kesehatan Dan RSUD), menjalankan aturan dan pelayanan sesuai prosedur, dan kita mengikuti sesuai aturan yang berlaku, saya rasa ini lebih fair, “pungkasnya.

RADAR SELATAN

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top