Andi Ichi Persoalkan BPOM Terpusat di Makassar – FAJAR sulsel
News

Andi Ichi Persoalkan BPOM Terpusat di Makassar

* Anggota DPR Prihatin Keracunan Massal di Sumarambu

JAKARTA — Tragedi es racun di Sumarambu sampai ke senayan. Anggota DPR RI asal Luwu Raya turun prihatin. Persoalan ini akan dibawa ke rapat komisi dan mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan BPOM. Persoalannya, BPOM mainnya di Makassar, di daerah tidak ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, 73 anak peserta didik dari SDN Sumarambu, SMPN 12, dan TK di Telluwanua dilarikan ke Puskesmas dan RSUD Sawerigading. Mereka terkena racun setelah menikmati es celup yang dijajakan SA, Selasa, lalu.

Berita keracunan massal ini mungkin adalah yang terbesar jumlah penderitanya sejak beberapa tahun belakangan di Sulsel dan Luwu Raya khususnya.

Andi Fauziah Pujiwatie Hatta, anggota komisi yang membidangi kesehatan sangat menyayangkan keracunan makanan ini terjadi pada siswa SD di Sumarambu, Kota Palopo.
“Artinya di sini tidak ada kontrol dan pengawasan terhadap bahan makanan,” ujarnya, kepada Palopo Pos, Rabu 16 November 2016.

Dan yang berwenang melakukan pengawasan dan kontrol adalah balai besar obat dan makanan (BPOM). Akan tetapi, persoalannya balai besar tersebut hanya sampai di tingkat provinsi. “BPOM tidak ada di daerah,” ungkapnya.

Untuk itu, Andi Ichi, akan membawa persoalan ini ke dalam rapat komisi agar balai besar tersebut harus ada sampai level masyarakat terpencil.

“Masyarakatkan tidak lepas dari namanya makanan. Jadi seharusnya BPOM ini juga hadir sampai tingkat ke bawah. Sudah harus ada balai representatif di daerah mengontrol makanan dan obat-obatan,” sebutnya.

Apalagi dengan terjadinya keracunan makanan di Sumarambu ini, lanjut Ichi, tentunya siapa yang akan bertanggungjawab. “Ini pukulan keras bagi pemerintah. Sangat membahayakan, apalagi kalau sudah ada yang meninggal maka sangat parah ini,” jelasnya.

Sementara itu, dari pihak BPOM Pusat sendiri ketika dilakukan konfirmasi melalui siaran persnya menjelaskan, kalau sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif mencakup pengawasan pre-market dan post-market.

Sistem itu terdiri dari pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen.

Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan.

Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.(idr/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top