Polisi Belum Perlu Tahan Ahok – FAJAR sulsel
News

Polisi Belum Perlu Tahan Ahok

Ahok

* Jadi Tersangka, Langsung Dicekal ke Luar Negeri

PALOPO — Bareskrim Polri Mabes Polri, akhirnya menetapkan Ahok, jadi tersangka penistaan agama. Meski tersangka, polisi merasa belum perlu menahan Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok. Meski demikian, Bareskrim sudah memasukkan Ahok ke dalam daftar cegah agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.

Lantas, mengapa Bareskrim tidak langsung menahan Ahok? Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pasal 21 ayat 4 KUHAP tidak menyebut setiap pelaku perbuatan pidana yang diancam hukuman minimal lima tahun penjara harus ditahan. Berita terkait halaman-3.

“Yang dikatakan dapat dilakukan penahanan. Tapi (harus) memenuhi syarat objektif dan subjektif,” kata Tito Karnavian dalam jumpa pers di Mabes Polri, Rabu (16/11), kemarin.
Tito menjelaskan, syarat objektifnya adalah adanya keyakinan mutlak penyidik atas suatu tindak pidana. Sedangkan dalam persoalan Ahok, sambung Tito, ada perbedaan pendapat di tim penyidik.

Karenanya Tito menegaskan, tidak ada keyakinan mutlak dalam kasus Ahok. “Karena penyidik terbelah dan tidak bulat,” tegasnya.
Namun, kata dia, penyidik yang berpendapat telah terjadi tindak pidana lebih mendominasi. Sehingga, kasusnya harus dinaikkan ke tingkat penyidikan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka. Kasusnya akan dibawa ke peradilan terbuka.

Sedangkan untuk syarat subjektifnya, kata Tito, penahanan bisa dilakukan jika penyidik mengkhawatirkan tersangka bakal melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi perbuatannya.

Sedangkan berdasar laporan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, sambung Tito, selama ini Ahok cukup kooperatif. Bahkan Ahok pada saat akan dipanggil untuk penyelidikan justru lebih dulu datang ke penyidik untuk memberikan klarifikasi. Ketika dipanggil pun Ahok langsung datang.

Selain itu, melihat kesibukan jelang pilkada DKI Jakarta dan cuti sebagai gubernur DKI Jakarta, maka kecil kemungkinan Ahok melarikan diri. “Namun sebagai antisipasi penyelidik memutuskan melakukan pencegahan ke luar negeri,” kata Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menambahkan, pencegahan dilakukan agar jangan sampai polisi yang disalahkan karena Ahok tiba-tiba berada di luar negeri. “Jangan sampai nanti, mohon maaf, yang bersangkutan ke luar negeri polisi disalahkan. Jadi lebih baik kita cegah,” ujarnya.

Tito juga menegaskan, tidak ada kekhawatiran di benak penyidik bahwa Ahok akan menghilangkan barang bukti. Menurut dia, barang bukti sudah ada. Yakni video pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang sudah disita penyidik sejak awal penyelidikan. “Tidak ada kekhawatiran barang bukti dihilangkan,” paparnya.

Sedangkan soal syarat subjektif tentang kekhawatiran tersangka mengulangi perbuatan pidana, kata Tito, penyidik juga tak menganggap Ahok akan melakukannya lagi.
Nah, dia menegaskan, dengan dasar itulah maka diputuskan agar Ahok tidak usah ditahan. “Tapi dilakukan pencegahan ke luar negeri sehingga yang bersangkutan tetap berada di dalam negeri,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Komjen Ari Dono telah mengumumkan penetapan Ahok sebagai tersangka. Ahok disangka melakukan penistaan penistaan, penghinaan, penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP juncto pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

“Proses ini akan ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka,” kata Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11).
Bukan Akhir dari Segalanya

Menanggapi penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama, Harla Ratda, SH, MH, salah seorang advokat di Luwu Raya, mengatakan, meski Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sangat kecil kemungkinan untuk dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan penahanan sebagaimana KUHAP tidak terpenuhi.

Apalagi, pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah Tindak Pidana Penistaan. ”Sudah tidak mungkin yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya karena akan menimbulkan gejolak sosil baru,” tandas Harla.

Kemudian, lanjutnya, tidak mungkin lagi tersangka akan menghilangkan barang bukti karena rekaman pidatonya sudah disita oleh penyidik dan sudah tersebar luas di media sosial. ”Kemudian tidak mungkin Ahok melarikan diri karena yang bersangkutan sekarang sementara mengikuti pilkada Jakarta dan pejabat negara Gubernur non aktif,” paparnya.

Menurut dia, penetapan tersangka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan akhir dari sebuah proses hukum, melainkan ini baru pada tataran awal. ”Proses hukum atas diri tersangka masih panjang dan berliku,” terangnya. Nanti akan melalui proses persidangan, dan muaranya ada pada Mahkamah Agung. ”Apakah yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak lewat putusan Majelis Hakim Agung,” bebernya.

Praktisi hukum lainnya juga memberikan tanggapan atas penetapan tersangka Ahok oleh Mabes Polri. Haedar Djidar, SH, MH, mengatakan, polemik selanjutnya adalah persoalan penahanan. Dalam keterangan polri, Ahok hanya dicegah keluar negeri.

Padahal, kata Haedar, berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP tentang alasan obyektif penahanan salah satunya adalah: “tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Kemarin, kata dia, kapolri menjelaskan kenapa tidak ada penahanan. Kapolri memberikan dua alasan. Yang pertama, katanya, dalam gelar perkara terjadi “dissenting opinion” perbedaan pendapat di kalangan ahli. Sehingga, tidak bulat pendapat bahwa kasus tersebut adalah diduga tindak pidana.

”Menurut saya itu bukan bahasa hukum,” tandas Haedar Djidar.
Alasan kedua berdasarkan pasal 21 KUHAP tentang alasan subyektif penahanan yakni; dikhawatirkan melarikan diri. Polri menganggap tidak mungkin Ahok melarikan diri. Kedua, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti.

Polri menganggap bahwa bukti-bukti semua sudah disita oleh polri. Kemudian ketiga adalah dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. ”Oleh polri ini juga dianggap tidak mungkin terjadi. Oleh karenanya, Polri menganggap tidak perlu ada penahanan,” paparnya.

Menurut Haedar, pasal yang disangkakan ke Ahok adalah pasal 156a KUHP yang ancaman pidananya 5 tahun. Sehingga, lanjutnya, memenuhi syarat untuk ditahan berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Penyidik selalu berlindung pada alasan subyektif menahan atau tidak menahan tersangka. Jadi, penyidik tidak menahan tersangka dengan alasan tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan mempersulit proses pemeriksaan perkaranya. Demikian pula sebaliknya jika penyidik melakukan penahanan terhadap diri tersangka alasan-alasan subyektif itulah yang akan dikemukakan. ”Bahwa diduga kuat tersangka akan mengulangi perbuatan pidananya,” paparnya.(ary/jpnn)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top