Urus Prona, Warga Bayar Rp350 Ribu – FAJAR sulsel
News

Urus Prona, Warga Bayar Rp350 Ribu

1-Warga-antre-menunggu-giliran-saat-mengurus-di-loket-pelayanan-BPN-Bone-beberapa-waktu-lalu.

1-warga-antre-menunggu-giliran-saat-mengurus-di-loket-pelayanan-bpn-bone-beberapa-waktu-lalu

PENULIS : ASKAR SYAM – BAHARUDDIN

WATAMPONE, RB—Aroma pungutan liar (Pungli) masih mewarnai pengurusan sertifikat prona. Warga dimintai biaya hingga ratusan ribu untuk mendapatkan legalisasi aset gratis tersebut. Sejumlah warga Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana mendatangi DPRD Bone, Jumat 11 November lalu. Mereka mengadukan pengurusan sertifikat tanah melalui program prona yang mematok biaya cukup besar.

Salah seorang warga, Ardi mengaku membayar Rp350 ribu ke oknum kepala desa berinisial HZ untuk pengambilan sertifikat prona.
“Pengadaan sertifikat sejak tahun 2011 lalu dan sampai sekarang sertifikat itu belum diserahkan ke orangtua saya,” ujar Ardi kepada RADAR BONE, Minggu 13 November lalu.

Setelah dicek ke BPN, sertifikat tersebut lanjut Ardi sudah diserahkan kepada kepala desa dimaksud. “Yang kami protes tanda bukti penyerahan sertifikat tersebut. Ada cap jempol atas nama orang tua saya. Ini jelas pemalsuan, karena orang tua saya tidak pernah memberikan cap jempolnya sebagai bukti dia telah menerima sertifikat tanah tersebut. Ini yang juga kami laporkan ke Polsek Cenrana,” tegasnya.

Ardi juga meminta DPRD untuk mengawal kasus tersebut. “Karena sudah beberapa kali kami laporkan ini, nyatanya tidak pernah ada tindaklanjut,” bebernya.

Anggota Komisi I DPRD Bone, HA Suaedi membenarkan adanya aspirasi yang masuk dari warga Desa Nagauleng ke komisinya.
“Bukan hanya permasalahan prona, banyak yang dikeluhkanmasyarakat. Mulai dari warga yang dipersulit mengambil surat keterangan pengurusan dokumen kependudukan. Terkhusus prona akan kami tindaklanjuti. Apalagi sekarang, pemerintah gencar memberantas berbagai bentuk pungli,” jelasnya.

Sesungguhnya, bukan kali ini saja, warga mengeluhkan biaya sertifikat proyek operasi nasional agraria (Prona).
Sebelumnya, seorang warga Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue, berinisial Y juga me-ngaku telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk mengurus sertifikat tanah gratis yang dilaksanakan BPN Bone. “Bahkan pegawai BPN yang turun me-lakukan pengukuran, kita yang tanggung ongkosnya,” ujar Y kepada RADAR BONE, beberapa waktu lalu.
Belum lagi kata dia, biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan patok. “Saya harus bayar untuk pemasangan patok sebesar Rp300 ribu,” bebernya.

Karenanya dia menilai slogan yang digembor-gemborkan BPN soal pengurusan sertifikat tanah gratis adalah isapan jempol belaka. “Mana gratisnya?. Yang gratis itu, kalau mengurus tidak ada bayaran yang dikenakan. Nah ini, kami tanggung biaya cukup besar hanya untuk biaya patok dan ongkos petugas yang turun mela-kukan pengukuran,” terangnya.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone, M Ramli yang dikonfirmasi, menegaskan penerbitan sertifikat tanah tidak dikenakan biaya. Karenanya, dia sangat menyayangkan jika masih ada pihak yang berusaha mengeruk keuntungan dari program nasional tersebut. “Kalau petugas dari BPN tidak boleh menerima pembayaran, karena memang proyek itu gratis. Tapi kami tidak tahu kalau pemerintah desa yang meminta pembayaran kepada warganya, karena siapa tahu dia ada biaya foto copy, atau biaya lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh Ramli menjelaskan, bahwa biaya yang ditanggung pemohon dalam pengurusan sertifikat prona hanya berupa biaya foto copy, materai, pasang patok dan biaya perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB). “Tapi itu pun tidak seberapa, yang jelasnya bantuan sertifikat tanah gratis itu kami dari BPN tidak pungut biaya, tapi kami tidak tahu kalau ada pemerintah desa yang memungut, “ kunci dia.

Sementara itu Kepala Desa HZ yang berusaha dikonfirmasi terkait pengurusan prona yang dibanderol Rp350 ribu tersebut tak berhasil. Beberapa kali dihubungi via ponselnya, namun tak pernah diaktifkan.

*ASKAR SYAM

RADAR BONE

loading...
Click to comment
To Top