Baru 10 Pejabat Laporkan Harta Kekayaan – FAJAR sulsel
News

Baru 10 Pejabat Laporkan Harta Kekayaan

BELOPA — Dari ratusan pejabat dilingkup Pemkab Luwu saat ini, tidak lebih 10 orang yang baru melaporkan harta kekayaannya.

Sesuai Undang-undang (UU) Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) seluruh pejabat negara wajib melaporkan harta kekayaannya.
Kabag Hukum Setdakab Kabupaten Luwu, Achyar Kasim SH, MH, saat membacakan laporan kegiatan pelaksanaan sosialisasi petunjuk teknis Tata cara pengisian dan pelaporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) lingkup Pemkab Luwu, di hadapan sekitar seratus orang pejabat lingkup Pemkab Luwu, Selasa 22 November 2016 mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan di Kabupaten Luwu, saat ini hanya sekitar 10 orang pejabat saja dari rautsan pejabat yang telah melaporkan harta kekayaannya ke negara.
“Jumlah pejabat di lingkup Pemkab Luwu cukup banyak, hingga mencapai ratusan, tetapi data yang ada baru sekitar 10 orang saja yang melaporkan harta kekayaannya. Kondisi ini tentu harus mendapat perhatian serius dari seluruh pejabat dan segenap ASN lingkup Pemkab Luwu,” ungkap Achyar Kasim.
Achyar Kasim mengatakan, masih sangat minimnya pejabat Pemkab Luwu yang melaporkan harta kekayaannya ini disebabkan beberapa faktor, seperti belum dipahami cara pengisian data formal LHKP dan LHKASN, serta masih adanya rasa malas mengisi data tersebut.
“Disamping faktor diatas, yang paling urgen juga menyangkut masih enggannya pejabat yang bersangkutan melaporkan hartanya, pula belum adanya sanksi yang tegas bagi pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan,” jelas Achyar Kasim.
Sekkab Luwu, H Syaiful Alam SE, MM, yang memberikan sambutan pada acara tersebut membenarkan banyaknya pejabat lingkup Pemkab Luwu yang belum melaporkan harta kekayaannya. Namun demikian, salah satu penyebab utama masih banyaknyapejabatyang belum memahami cara pengisian data secara formal.
“Sejatinya sebelum dan saat menduduki jabatan seorang pejabat memang harus melaporkan daftar harta kekayaannya. Bahkan saya juga saat ini belum merampungkan pengisian data daftar kekayaan saya. Salah satu penyebabnya, disamping waktu luang yang kurang, juga karena faktor cara pengisian data formal yang cukup banyak,” kata Syaiful Alam.
Untuk itu, lanjut Syaiful Alam, Sosialisasi Juknis Tatacara pengisian LHKPN ini bisa mendorong segenap pejabat lingkup Pemkab Luwu untuk segera mengisi daftar kekayaannya.
“Pengisian daftar kekayaan ini juga semakin penting karena saat ini negara menuntut kita untuk melunasi kewajiban membayar pajak melalui program amnesti pajak yang tidak bisa kita hindari. Bahkan jika kita hindari, justru akan menyulitkan kita karena ada persentase yang semakin tinggi jika kita tidak melunasinya sedini mungkin,” tandas Syaiful Alam.(and/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top