Disusupi Kepentingan Politik – FAJAR sulsel
News

Disusupi Kepentingan Politik

* Di Lutim, Kapolda Serukan Masyarakat Cermati Aksi “212”

MALILI — Kasus Ahok sudah ditangani polisi. Di Mabes Polri lagi. Jadi, mereka yang mau demo jangan makar. Karena kalau ini terjadi, Polri dan TNI akan menindak tegas. Di Luwu Timur, Kapolda Sulsel Irjen Pol Anton CH kembali mengingatkan masyarakat di aksi yang disebut ‘212’ sepertinya disusupi muatan lain. Ada kepentingan politik.

Di sela-sela peresmian lapangan tembak Wira Pratama, Selasa 22 November 2016, sore, kemarin, mantan kapolres Wajo menanggapi wacana aksi pada tanggal 2 Desember 2016. Atau biasa disebut aksi 212.

Di kesempatan itu, pria yang berumur 55 tahun, kembali mengajak masyarakat untuk tidak terlalu berpikir terlalu politis terhadap suatu kasus. Apalagi, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. ”Lebih baik kita bekerja saja seperti biasa,” imbuh Anton CH yang resmi mengemban amanah sebagai kapolda Sulsel pada 14 April 2016.

Kata dia, apalagi yang mau dituntut. Sementara proses hukum sudah dilaksanakan. Hal ini ditangani langsung Mabes Polri. ”Jadi mari kita pikirkan daerah masing-masing dan bekerja lebih baik dari pada ikut demo,” tandas lulusan Akpol 1984 ini, kepada Palopo Pos.
Sebagai mantan kadiv humas Polri, ia menerima banyak informasi soal dinamika di luar Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Apalagi informasi di ibu kota negara. Jakarta.

Kapolda menegaskan bahwa ada agenda lain pada demonstrasi ini. Termasuk agenda politik. ”Justru yang kita takutkan adalah adanya agenda lain atau muatan politiknya. Bisa-bisa nanti lebih besar dari pada muatan hukumnya,” beber pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ia tampak bersama Bupati Luwu Timur Thorig Husler dan didampingi kapolres Luwu Timur. Aksi damai sah-sah saja. Karena memang diatur oleh UU. Namun, ia mengharapkan kepada segenap masyarakat kalau memang nanti mau menuntut silakan melalui upaya-upaya hukum. Kalau bisa, kata dia, jangan melalui upaya-upaya di jalanan atau demonstrasi jalan.

“Masyarakat juga harus waspada dan jangan asal ikut demo. Sebab, polisi dan TNI akan menindak tegas apabila ditemukan hal yang sudah berbau makar,” terangnya.
Makar, kata dia, sudah masuk kategori yang tidak mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di luar nilai-nilai yang termaktub di Pancasila. ”Bisa dikategorikan penghianat bangsa,” tegas Irjen Pol Anton CH.

Dari Jakarta dilaporkan, Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan, mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/04/XI/2016, bertanggal 21 November 2016.
Maklumat tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum itu sudah beredar di masyarakat lewat media social.

Kapolda menegaskan dalam salah satu butir maklumatnya tentang larangan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar.

Di butir pertama, Kapolda meminta penanggung jawab dan peserta demonstrasi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, khususnya tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
“Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar hukum akan dilakukan tindakan Kepolisian secara tegas dari mulai pembubaran kegiatan sampai kepada penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” demikian kapold.

Ia juga melarang para peserta demonstrasi, pawai atau mimbar bebas membawa senjata tajam, senjata pemukul atau benda-benda yang membahayakan.
Penanggung jawab aksi juga mesti lebih dulu memberitahukan rencana demonstrasi secara tertulis kepada Polda Metro Jaya.

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umurn, melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau arus lalulintas.

Peserta aksi juga dilarang melakukan provokasi yang bersifat anarkis maupun yang mengarah kepada SARA.
Pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di tempat terbuka dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai maksimal Pukul 18.00 WIB.

“Di dalam melakukan penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kejahatan terhadap keamanan negara berupa makar terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden RI, makar hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan makar dengan menggulingkan Pemerintah Indonesia,” tegas Kapolda.

Disampaikan, perbuatan makar tersebut dapat dihukum mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan atau melakukan tindak pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP dan atau dalam UU tertentu yang berlaku.

Sementara itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menegaskan Aksi Bela Islam III PADA 2 Desember akan berlangsung damai.
Aksi tersebut juga diisi berbagai kegiatan seperti istighasah, tabligh akbar, dan salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Terkait salat Jumat, GNPF-MUI menegaskan kegiatan itu dilindungi undang-undang.
Melalui akun twitter dpp_fpi, Selasa 22 November 2016, GNPF-MUI menegaskan bahwa salat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin tidak mengganggu ketertiban umum.
GNPF-MUI membandingkan aksi lanjutan ini dengan Aksi 411, yang juga didahului salat Jumat di Istiqlal dengan tertib.
Menurut gerakan yang diketuai Ustaz Bachtiar Nasir ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait pelaksanaan salat Jumat ini.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI telah mencium ada agenda makar di aksi 212. Makanya itu, seluruh jajaran TNI dan Polri diminta waspada.(krm/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top