Kalau Pendapatan Tembus Miliaran – FAJAR sulsel
News

Kalau Pendapatan Tembus Miliaran

Pajaka

* Pengacara Palopo Siap Tax Amnesty

PALOPO — Pengacara yang ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) masih minim. Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut angkanya hanya 5 persen saja. Pengacara di Palopo mengaku belum bisa ikut. Kalau pendapatan sudah bisa menyamai pengacara di Jakarta yang sampai Rp1 miliar, para lawyer siap tax amnesty. Karena, pendapatan mereka belum sampai sebesar itu.

”Kami belum bisa mengikuti program tax amnesty. Jauh beda pendapatannya lawyer di Jakarta yang tinggi-tinggi. Ibaratnya antara bumi dan langit,” tandas Harla Ratda, SH, MH, salah seorang advokat di Palopo, Kamis 24 November 2016.

Kalau pengacara di Palopo, kata dia, masih banyak yang menjadi pengacara gratis. Kebanyakan mendampingi pencari keadilan. Di Palopo rata-rata pencari keadilan dari kalangan menengah ke bawah. ”Tidak mungkinlah kita meminta biaya yang besar,” sebutnya.

Untuk biaya kasus perdata, rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah hanya ongkos perkara dan uang transpor saja. “Pendapatan pengacara di Palopo tidak mahal. Kadangkala pencari keadilan minta gratis,” ucapnya.

Apalagi, kalau kasus pidana. Tersangka yang ekonominya ke bawah wajib didampingi pengacara, itu jika ancaman hukumannya di atas lima tahun. Dan sesuai undang-undang, tersangka tidak dikenakan biaya pendampingan alias biayanya gratis. Asalkan ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa tersangka tersebut memang tergolong tidak mampu.

“Kita belum mampu mengikuti program tersebut. Jadi maaf. Ongkos perkara terkadang gratis,” sebut Harla.
Hal senada juga dikemukakan Umar Kaso, SH. “Penghasilan kita di sini masih nihil. Beda dengan pengacara yang ada di Jakarta,” ungkapnya.

Sri Muliyani saat menghadiri dialog dengan puluhan pengacara, notaris, dan kurator di Jakarta, Rabu 24 November 2016, malam, ia mengatakan, pengacara, notaris, dan kurator yang mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) masih sangat minim.

“Kami harap, Anda semua, paling tidak yang berada di ruangan ini, untuk ikut tax amnesty. Kalau tidak pada periode ini, bisa ikut pada periode Januari hingga Maret,” ujar Menkeu Sri. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, hingga pertengahan periode kedua pelaksanaan program, baru sekitar 110 pengacara yang mengikuti tax amnesty. Padahal, total pengacara yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 1.976 orang.

“Dari 1.976 wajib pajak, hanya 110 yang mengikuti tax amnesty. Ini very shameful (sangat memalukan). Karena, hanya lima persen dari seluruh profesi pengacara,” terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Adapun, kontribusi 110 pengacara tersebut terhadap uang tebusan pengampunan pajak mencapai Rp131,4 miliar dengan rata-rata setoran sebesar Rp1,2 miliar. Nilai uang tebusan tertinggi yang disetor mencapai Rp91,7 miliar dan paling rendah Rp2,7 juta.

Dari sisi kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) juga masih perlu dibenahi. Pasalnya, hanya 592 wajib pajak yang melaporkan SPT, dan sebanyak 1.384 wajib pajak pengacara tidak melaporkan SPT pada 2015.

Selain itu, jumlah pengacara yang terdaftar NPWP-nya juga masih minim dibandingkan seluruh profesi pengacara yang tercatat secara resmi yang sebanyak 16.789 orang. Namun, hal ini bisa disebabkan oleh wajib pajak yang mencatatkan dirinya sebagai karyawan.

Dari profesi notaris, DJP Kemenkeu mencatat hanya 11.314 yang memiliki NPWP dari total 14.686 notaris terdaftar. Sementara, yang mengikuti amnesti pajak baru 3.187 notaris atau sekitar 22 persen.

Nilai uang tebusan dari profesi notaris mencapai Rp187,4 miliar dengan uang setoran paling tinggi mencapai Rp4,5 miliar dan paling rendah Rp60 ribu.

Sedangkan dari profesi kurator, sebanyak 533 kurator terdaftar. Tetapi, hanya 277 yang mempunyai NPWP. Di antaranya 60 kurator memohon pengampunan pajak. Kontribusi uang tebusan dari profesi kurator sebesar Rp9,5 miliar dengan uang tebusan tertinggi sebesar Rp1,1 miliar dan paling rendah Rp1,8 juta.(idr-ara/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top