Palopo Terima Dana RR Pasca Bencana Pusat – FAJAR sulsel
News

Palopo Terima Dana RR Pasca Bencana Pusat

tanda-tangan

JAKARTA — Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) dalam Rehabilitasi dan Rekonstruski Pascabencana tahun anggaran 2016, di Graha BNPB, lantai 15 Jl Pramuka Kav.38, Jakarta Timur, Kamis 24 November 2016.

Selain Kota Palopo, juga ada 96 daerah lainnya di Indonesia. Namun, Kota Palopo menjadi satu-satunya daerah di Luwu Raya yang mendapatkan bantuan ini. Sedangkan daerah di Sulsel yakni Jeneponto, Tana Toraja, Sinjai, dan Takalar.

Hal ini dilakukan setelah diterbitkannya surat penetapan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun 2016. Dimana dalam hal ini, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH melakukan penandatanganan didampingi Kepala BPBD Kota Palopo, Hasan, S.Sos.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Harmensyah mengatakan, “Perjanjian bantuan hibah ini, sebelumnya telah dilakukan verifikasi lapangan, dengan parameternya penyebab bencana, penilaian kerusakandari ringan, sedang dan berat serta penentuan kewenangan verifikasi ada diBNPB,” ucapnya.

Acara ini merupakan hasil dari rangkaian upaya-upaya yang telah dilakukan BNPB dalam mendapatkan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kini Dirjen Perimbangan Keuangan telah mewujudkan terselenggaranya pemberian hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan.

“Perjanjian bantuan hibah ini, sebelumnya telah dilakukan verifikasi lapangan, dengan parameternya penyebab bencana, penilaian kerusakan dari ringan, sedang dan berat serta penentuan kewenangan verifikasi ada di BNPB” ucapnya.

Sebelumnya, sebutnya jumlah bantuan hibah senilai Rp1,5 triliun, namun dengan adanya penghematan anggaran, Kementerian Keuangan melakukan pemotongan pagu anggaran, sehingga menjadi Rp750 Miliar untuk bantuan tahun ini.

“Hal ini tidak mengurangi fungsi pemerintah dalam perpanjangan tangan membantu korban pada pascabencana,” tambahnya.
Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sebutnya dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa apabila APBD Pemerintah Kab/Kota tidak memadai, maka dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan apabila Pemerintah Provinsi juga tidak mampu, maka dapat disampaikan kepada Pemerintah melalui BNPB.

Untuk pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sifatnya mendesak dan prioritas, maka bantuan dari Pemerintah disediakan melalui dana cadangan Pemerintah yang tentunya jumlahnya pun terbatas dan tidak sepenuhnya dapat memenuhi semua kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena bencana.

Sementara itu, Kepala BNPB, Willem Rampangilei menjelaskan bencana yang terjadi dari tahun ke tahun terus meningkat.
“Bencana adalah menjadi urusan bersama,dalam upaya pengurangan angka indeks risiko bencana.

Mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas yang berbasis masyarakat. Berdasarkan pengalaman bahwa masyarakat dapat selamat adalah upaya dari warganya sendiri, ” ungkapnya.
Pemberian Hibah ini didasarkan kepada UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU No.

3/2015 sebagai perubahan atas UU No. 27/2014 tentang APBN, PP No. 2/2012 tentang Hibah Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Pemerintah daerah yang terkena bencana, tentunya menjadi penanggung jawab terdepan
dalam penanggulangan bencana sejak tahap kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Sesunguhnya komitmen kami untuk membangun kembali pascabencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memajukan pembangunan. Kedepannya kami harapkan, dana anggarannya dapat bertambah tahun depan, mengingat potensi bencana yang ada semakin besar dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Setiap daerah wajib melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu 12 bulan sejak dana diterima di rekening kas umum daerah. Penyaluran hibah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan hibah dikelola dengan menggunakan mekanisme APBD.

Para penerima hibah wajib menyusun dokumen DIPA, dokumen RKA, surat pertanggungjawaban Mutlak, surat penunjukkan perbendaharaan dan sebagainya.(rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top