E-Govenrment Signifikan Pangkas Pungli – FAJAR sulsel
News

E-Govenrment Signifikan Pangkas Pungli

JAKARTA — Pemerintah serius memberantas pungli disektor pelayanan publik. Saat ini, birokrasi pemerintahan dirasa masih menjadi bagian dari permasalahan daya saing bangsa. Pungli merupakan salah satu penyebab utama yang menjadikan birokrasi tidak efisien. Sebagaimana dirilis World Economic Forum, Indeks Daya Saing Indonesia tahun 2016 berada di peringkat 41, penyebab masih tertinggalnya daya saing bangsa tersebut adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Pungli bukan hanya perbuatan menyimpang yang menghambat pelayanan publik dan menjadikan ekonomi biaya tinggi, tetapi lebih dari itu, pungli telah menggerus kepercayaan publik. Untuk itu, upaya pemberantasan dan pencegahan pungli merupakan hal yang sangat penting.

“Pemberantasan pungli harus dilakukan secara sistemik dan masif,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam seminar dalam rangka HUT Ke-45 KORPRI, dengan tema “KORPRI, Birokrasi dan Pemberantasan Pungli” di Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu 30 November 2016.

Disampaikan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius terhadap pemberantasan pungli. Pemerintah telah menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan membentuk Satuan Tugas Sikat Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam memberantas praktik pungli. “Korpri sebagai organisasi profesi pegawai ASN juga harus mendukung sikap tegas Presiden tersebut,” kata Menteri Asman.

Untuk menindaklanjuti OPP, Kementerian PANRB telah mengeluarkan SE Menteri PANRB No.5/2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Selain itu, juga melakukan langkah-langkah sistemik yang sifatnya fundamental melalui percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada area perubahan pengawasan, pelayanan publik, dan tata laksana.

Untuk mengurangi praktik pungli, Kementerian PANRB mewajibkan seluruh unit penyelenggara pelayanan publik menetapkan dan menginformasikan secara terbuka Standar Pelayanan, serta mendorong inovasi pelayanan publik agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat makin cepat, ringkas dan bebas dari pungli.

Sedangkan pada area perubahan tata laksana, reformasi untuk mencegah terjadinya praktik pungli selain dilakukan melalui penataan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola pemerintahan, juga melalui akselerasi penerapan e-government di semua instansi pemerintah, terutama di unit kerja penyelenggara pelayanan publik, guna meminimalisir pertemuan langsung antara penerima dan pemberi layanan.

Di ulang tahun ke-45 ini, Menteri Asman berharap segenap anggota KORPRI sebagai abdi negara dan abdi masyarakat terus berbenah diri untuk mewujudkan aparatur yang profesional, netral dan bebas dari pungli.

Dengan penerapan e-Government bukan hanya terfokus pada perubahan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis elektronik, tetapi juga perubahan dalam cara berpikir dan menyelesaikan pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya belum terintegrasi satu sama lain.

Kota Palopo

Disaat pemerintah pusat masih dalam tahap program, tetapi tidak bagi Pemerintahan di Kota Palopo. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Palopo HM Judas Amir, pelayanan publik, meliputi berbagai perizinan sudah dilakukan secara online dan mobile.

“Sudah ada beberapa daerah menjadi row model dan sudah sejak awal menerapkan sistem e-government. Sehingga dari Kami (Kemenpan-rb,red) menjadikan daerah tersebut sebagai percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Beberapa daerah yang akan kita jadikan row model ada di Jatim, Yogyakarta, Bandung, Jateng, dan masih banyak lagi,” sebut Asman. (idr/fmc)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top