MPR RI dan IAMRI Gelar Dialog Kebangsaan – FAJAR sulsel
News

MPR RI dan IAMRI Gelar Dialog Kebangsaan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bekerjasama Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Republik Indonesia (IAMRI) DPP Sulsel menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema: “Masih Perlukah Sistem Ketatanegaraan?”, Minggu (11/12/16), di Star Hotel, Jl. Boulevard Makassar.

Dialog ini menghadirkan pemateri anggota DPD RI Drs H Bahar Ngitung, Akademisi Prof Marwan Mas dan Prof H A Gau Kadir, juga menghadirkan DR Iqbal Sultan selaku moderator.

Muhammad Nasrun, Staff Ahli DPD RI di Sulawesi Selatan, sekaligus ketua panitia mengatakan dialog ini adalah program rutin dari MPR RI di daerah pemilihan untuk kelompok DPD yang berada di perlemen karena secara hirarki MPR adalah gabungan antara anggota DPR dan DPD. Sehingga ini program kerja MPR RI dalam memberikan peluang kepada anggota DPD bersama anggota DPR untuk mensosialisasikan kinerja apa yang ada di MPR untik tahun anggaran 2016-2017 ini.

“Selanjutnya kita akan buat lagi dialog kebangsaan tapi dilaksanakan oleh Ikatan Resimen Mahasiswa se Kota Makassar di Graha Pena Rabu tanggal 13,” ujarnya.

Dialog ini pun memberikan kesimpulan, bahwa sistem ketatanegaraan masih diperlukan namun dengan tawaran sistem yang berbeda-berbeda.

Bahar Ngitung lebih sependapat terhadap sistem presidensil ala Indonesia. Jadi kita tidak perlu mengadopsi 100 persen sistem trias politika ala Moustique, bahwa ada pembagian kewenangan dan kekuasaan dari legislatif, eksekutif, edukatif.

Menurut Bahar, ketiganya punya wewenang namum di Indonesia, karena negaranya luas, suku dan agama banyak maka negara ini perlu ada sistem yang rasa Indonesia.

“Artinya kearifan-kearifan yang ada di dalam negeri tetap kita kedepankan. Oleh karena itu keterlibatan eksekutif dalam pembahasan undang-undang saya kira perlu juga. Hanya saja bagaimana perlunya kehadiran DPD sebagai sebuah lembaga legislatif untuk menghasilkan produk undang-undang yang sudah yang dapat mengakomodir kepentingan daerah,” ujarnya.

Maka dari itu, harapan Bahar untuk sistem ketatanegaraan yang ideal adalah memperkuat sistem presidensil yang memiliki cita rasa Indonesia yang kuat, disesuaikan dengan kearifan lokal bangsa.

“Tapi kan supaya kita menghadirkan sistem ketatanegaraan yang baik harus mengubah UUD, karena UUD lah yang mengatur secara makro tentang sistem ketatanegaraan. Untuk itu, keterlibatan pemerintah dalam membahas undang-undang perlu juga karena mereka yang melaksanakan,” ujarnya. (muhajir)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top