Sidang Paripurna Hujan Interupsi – FAJAR sulsel
News

Sidang Paripurna Hujan Interupsi

-Jawaban Dinilai Kurang Memuaskan

BELOPA — Bupati Luwu, HA Mudzakkar selaku pihak eksekutif Kabupaten Luwu dihujani interupsi oleh sejumlah anggota DPRD Luwu, Kamis 8 Desember 2016.

Ini saat Bupati Luwu diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di parlemen, terhadap penyerahan naskah R-APBD Pokok 2017.

Bupati Luwu HA Mudzakkar dalam jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di parlemen DPRD Luwu Kamis kemarin mengatakan, terkait permintaan anggota fraksi Gabungan, Summang, yang mengharapkan agar ada pelebaran jalan diruas jalan Padang Sappa-Noling dan pengadaan traffic light diperempatan jalan poros di Padang Sappa mengatakan, pihak eksekutif sudah melakukan survei dilapangan, dan ternyata pihak Balai besar jalan dan jembatan menegur Pemkab Luwu karena hal itu menjadi kewenangan provinsi, sehingga lokasinya dipindahkan di dusun Padang Katapi kelurahan Padang Subur.

“Terkait pelebaran jalan tersebut, ada kendala dari masyarakat dimana ada penolakan warga menyangkut soal pembebasan lahan, demikian pula pengadaan traffic light di lokasi tersebut dinilai tidak memenuhi standar karena jalannya sangat kecil,” ungkap HA Mudzakkar.

Orang nomor satu di Kabupaten Luwu ini mengatakan, tidak adanya pembangunan ruas jalan di Dapil III lantaran program pengaspalan yang bersumber dari dana alokasi khusus ruasnya telah ditetapkan berdasarkan asistensi kementerian terkait. Dimana penetapan lokasi tersebut bersifat top down dan tuntas, sehingga tidak dapat memecah anggaran tersebut kedalam beberapa ruas jalan.

Mendapat tanggapan tersebut, Summang mengajukan interupsi dan keberatan jika memang benar ada masyarakat yang melarang soal pelebaran jalan dan traffic light.

“Kami hampir setiap saat berada ditengah masyarakat dan sudah mendiskusikan hal ini. Jawaban Bupati Luwu sangat mengecewakan. Dilain sisi pengadaan traffic light itu sangat penting, karena di perempatan Padang Sappa Noling ini hampir setiap saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi karena menyangkut nyawa orang atau masyarakat,” kata legislator asal PBB tersebut.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu, Yamin Annas menanggapi jawaban Bupati Luwu, HA Mudzakkar mengatakan, pihaknya sangat meyakini banyak pejabat sebagai anak buah Bupati Luwu dalam hal ini pihak Bappeda yang kurang mampu menerjemahkan bahkan tidak melaksanakan dengan baik apa yang menjadi kebijakan Bupati Luwu.

“Jawaban yang dibacakan Bapak Bupati Luwu kami yakin dibuat oleh pejabatnya. Tetapi menurut hemat kami, jawaban ini tidak sejalan dengan kebijakan Bupati Luwu. Buktinya banyak hasil reses yang menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, ternyata tidak dijabarkan dalam program kerja SKPD, sehingga hasil reses tidak diakomodir dan ini membuat resisten,” jelas Yamin Annas.

Disamping itu, ungkap Yamin Annas, menyangkut program pengaspalan jalan yang ditetapkan dengan bersifat top down, ini, kami sudah konsultasikan ke Bappenas belum lama ini dan pihak Bappenas memberikan jawaban, tidak ada program kerja yang sifatnya top down, melainkan semuanya dalam nuansa Bottom up yang diusulkan dari pemerintah daerah.

“Bahkan pihak Bappenas menyampaikan kepada kami, seharusnya usulan DAK itu seharusnya dibahas bersama wakil rakyat di DPRD karena menyangkut penganggaran dan lokasi yang berasal dari masukan masyarakat, makanya harus dibuatkan regulasi soal lokasinya dan pagunya ditentukan oleh daerah, bukan dari pemerintah pusat.(and/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top