DPPKAD Sosialisasikan Perda Retribusi Jasa Umum – FAJAR sulsel
News

DPPKAD Sosialisasikan Perda Retribusi Jasa Umum

HAMZAH-JALANTE-1

PALOPO — Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo menggelar Sosialisasi Rancangan Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan perubahan Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Dalam sosialisasi yang dihadiri sejumlah kepala SKPD dan anggota DPRD serta lurah dan camat se Kota Palopo, Kepala DPPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante mengatakan, Perda Kota Paopo nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum terkait retribusi pelayanan kesehatan serta terdapat beberapa jenis tarif retribusi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini. Maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Perda Kota Palopo Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. “Terdapat beberapa jenis retribusi jasa umum yang belum tercantum dalam Perda Kota Palopo Nomor 2 tahun 2012,” jelas Hamzah Jalante.

Maka dari itu dengan persetujuan DPRD Kota Palopo bersama Wali Kota Palopo memutuskan Perda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Palopo Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 3 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun tentang retribusi jasa umum.

“Adapun jenis-jenis yang masuk dalam retribusi jasa umum yakni tarif retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, dan tarif retribusi parkir,” jelasnya lagi.

Selain perubahan Perda tentang retribusi jasa umum, juga terdapat perubahan atas Perda Kota Palopo Nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis retribusi jasa usaha yang belum tercantum dalam Perda yang dimaksud, serta terdapat beberapa tarif yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi sehingga perlu adanya perubahan atas peraturan daerah Kota Palopo nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

“Sesuai ketentuan pasal 20 yang diubah beberapa jenis retribusi yang masuk dalam retribusi jasa usaha yakni retribusi kekayaan daerah, retribusi terminal, parkir khusus, retribusi pelabuhan, dan retribusi rumah potong hewan. Tak hanya itu, kita juga akan mulai memungut pajak atas usaha sarang burung walet,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan dari DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil mengungkapkan jika Pemkot telah mengajukan revisi terhadap rancangan perubahan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan perubahan Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. Perubahan ini merupakan kali kedua terhadap retribusi jasa umu dan jasa usaha.

“Kita harap dari sosialisasi ini, perwakilan dari setiap SKPD, Camat, Lurah dan peserta yang hadir dapat memberikan masukan terhadap perubahan tersebut,” ungkapnya.

Untuk diketahui perubahan atas Perda tersebut menyangkut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mennyelenggarakan urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di tahun 2016 ini Pemkot Palopo telah mengeluarkan biaya sebesar Rp19 Miliar untuk retribusi persampahan. Selain itu, sebesar Rp14 Miliar dikeluarkan Pemkot untuk menanggung jaminan asuransi kesehatan terhadap 21 ribu masyarakat Palopo.(rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top