Judas: Banyak Aturan Baru – FAJAR sulsel
News

Judas: Banyak Aturan Baru

DPRD-1

* Akhir Desember, APBD Palopo Sudah Diregistrasi Kemengari

PALOPO — Wali Kota HM Judas Amir, mengatakan, dalam penyusunan APBD TA 2017 banyak aturan baru. Seperti besaran satuan harga perjalanan dinas yang telah mengacu pada standar biaya masukan kementerian keuangan, penerapan peraturan perundang-undangan tentang OPD, dan beberapa surat edaran kementrian.

Secara umum RAPBD TA 2017 pada sektor pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp866,6 miliar. Mengalami penurunan Rp171,6 miliar dari target Pendapatan Daerah pada TA 2016. Ini disebabkan oleh turunnya Pendapatan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat utamanya yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

”Namun demikian, PAD sedikit mengalami peningkatan,” ujar Wali Kota Judas, Senin 12 Desember 2016, dalam Pengantar Nota Keuangan APBD TA 2017 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2017.

Pada bagian belanja daerah dialokasikan belanja sebesar kurang lebih Rp858,18 miliar. Belanja ini diarahkan untuk membiayai beberapa program prioritas Pemkot Palopo khususnya peningkatan perekonomian masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

Sementara itu, penerimaan pembiayaan nihil dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,44 miliar sehingga pembiayaan netto pada Ranperda APBD TA 2017 terdapat selisih lebih kurang sebesar Rp8,44 miliar yang akan ditutupi dari surplus pendapatan APBD TA 2017.

Di hadapan anggota DPRD Palopo, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir menyatakan sikapnya. Kata orang nomor satu di Kota Palopo ini, APBD TA 2017 sudah harus diregistrasi di Kementrian Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2016 nanti.

“Tanggal 31 Desember, APBD TA 2017 harus sudah diregistrasi di Kementrian Dalam Negeri,” tegas wali kota Palopo.

Di hari yang sama, pukul 11:25 Wita, dilaksanakan rapat paripurna dalam rangka laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo terhadap KUA dan PPAS APBD Kota Palopo TA 2017.

Laporan tersebut dibacakan oleh Anggota Banggar DPRD Kota Palopo, Abd Rauf Rahim ST. Legislator dari Partai NasDem ini, mengatakan, pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2017 dilaksanakan dengan mekanisme yaitu diserahkan bersamaan dan dibahas pula secara bersamaan serta kesepakatannya ditandatangani secara bersamaan oleh ketua DPRD dan wali Kota Palopo. Itu berdasarkan Permendagri No 31 Tahun 2016.

Lebih jauh dibeberkannya, dalam pembahasan KUA dan PPAS TA 2017, KUA TA 2017 sebesar Rp866.628.665.200,- yang terdiri dari PAD sebesar Rp123.995.709.000,-, Dana Perimbangan sebesar Rp682.931.073.200,- dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp59.701.883.200,-.
Sementara itu, kebijakan belanja daerah tidak langsung sebesar Rp405.265.046.200,- sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp452.922.244.000,-.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari KUA TA 2017 bertujuan untuk menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan SKPD dalam anggaran TA 2017.

Dalam pembahasan PPAS yang dilakukan oleh Banggar DPRD Palopo dan Tim Anggaran Pemkot Palopo tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Karena sudah terjawab saat pembahasan KUA.

Sehingga Banggar melaporkan hasil pembahasannya yakni, proyeksi pendapatan daerah pada APBD TA 2017 pada PPAS setelah pembahasan sebesar
Rp866.628.665.200,- terdiri dari PAD sebesar Rp123.995.709.000,-.
Dana Perimbangan sebesar Rp682.931.073.000,- dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp59.701.883.200,-.

Sementara itu, proyeksi belanja daerah setelah pembahasan sebesar Rp858.187.290.200 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp405.625.046.200,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp452.922.244.000,-. Dalam kesempatan itu, Abd Rauf juga membeberkan proyeksi pembiayaan daerah untuk 49 SKPD.

Lalu, sekitar pukul 15:00 Wita. Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kota Palopo terhadap hasil pembahasan Banggar DPRD Palopo tentang KUA dan PPAS APBD TA 2017. Enam praksi di DPRD Palopo memberikan pendapatanya bergantian.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda Penyerahan Ranperda tentang APBD Kota Palopo TA 2017 oleh Wali Kota Palopo, HM Judas Amir kepada Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latief didampingi Wakilnya Asiz Bustam dan Islamuddin
Tak hanya itu, Wali Kota juga menegaskan akan mengukuhkan penanggungjawab SKPD-SKPD yang terbentuk pada OPD baru. “Besok (baca hari ini, red), saya akan kukuhkan penangunggjawab OPD baru,”sebutnya.(ara/ary)
Ringkasan Rancangan Perda Tentang APBD TA 2017

I. Pendapatan Rp866.628.665.200,-
A. Pendapatan Asli Daerah Rp 123.995.709.000,-
Yang terdiri atas:
1. Pajak Daerah Rp 20.236.081.000,-
2. Retribusi Daerah Rp 12.650.606.000,-
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 7.000.000.000,-
4. Lain-lain PAD Yang Sah Rp 84.109.022.000,-

B. Dana Perimbangan Rp 682.931.073.000,-
Yang terdiri atas :
1. Bagi hasil pajak dan bukan hasil pajak Rp 21.475.125.000,-
2. Dana Alokasi Umum Rp 525.397.125.000,-
3. Dana Alokasi Khusus Rp 136.058.823.000,-
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 59.701.883.200,-
Yang terdiri atas:
1. Dana Hibah Rp 9.000.000.000,-
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provensi Rp 37.060.000.000,-
3. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provensi Rp 6.141.883.200,-
4. Dana Insentif Daerah Rp 7.500.000.000,-
———————————

II. BELANJA Rp858.187.290,-
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 405.265.046.200,-
Yang terdiri atas:
1. Belanja Pegawai Rp 386.070.339.200,-
2. Belanja Bunga Rp 3.357.876.000,-
3. Belanja Hibah Rp 11.996.400.000,-
4. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.500.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan Parpol Rp 840.431.000,-
6. Belanja Tidak Terduga Rp 1.500.000.000,-

B. BELANJA LANGSUNG Rp 452.922.244.000,-
Yang terdiri atas :
1. Belanja Pegawai Rp 76.996.781.700,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp 104.172.116.000,-
3. Belanja Modal Rp 271.753.346.000,-
Surplus/Defisit Rp 8.441.375.000,-
——————————-

III. PEMBIAYAAN DAERAH
A. Penerimaan Pembiayaan Rp –
Yang terdiri atas
1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp –
2. Penerimaan Piutang daerah Rp –

B. Pengeluaran Pembiayaan Rp 8.441.375.000,-
Yang terdiri atas :
1. Penyertaan Modal Rp 5.500.000.000,-
2. Pembayaran Pokok Utang Rp 2.941.375.000,-

Pembiayaan Netto Rp 8.441.375.000,-
SILPA Tahun Berkenaan NIHIL
———————–
*Sumber DPRD Kota Palopo. (ara/t)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top