Kejari Selamatkan Uang Negara Hampir Rp1 M – FAJAR sulsel
News

Kejari Selamatkan Uang Negara Hampir Rp1 M

JENEPONTO,UPEKS.co.id — Kejaksaan Negeri Jeneponto, kini memprioritaskan pencegahan daripada penindakan, khususnya dalam penanganan dugaan kasus korupsi.

Sesuai instruksi Presiden RI, kejaksaan dan polri, diminta untuk lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan,” kata Kejari Jeneponto Darmukit, SH, MH kepada Upeks usai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, di Kantor Kejari Jeneponto, baru-baru ini. Sebenarnya, kata dia, instruksi Presiden Joko Widodo ini sudah diaplikasikan pada 2015 melalui kebijakan Kejaksaan Agung RI.

Hal itu sesuai terbentuknya Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan TP4D yang ada di daerah. “Di samping lebih efisien dan efektif, diharapkan dengan terbentuknya TP4D ini dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah termasuk di Jeneponto,” ujarnya.

Sehingga, kata Darmukit, tim TP4D ini yang menjadi garda terdepan pihak kejaksaan dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah. “Kalau ditemukan penyimpangan, tim ini yang akan turun dan meminta agar persoalannya dapat segera diperbaiki, dan kalau terbukti melakukan penyimpangan kita akan tindak,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Darmukit jika pelaksana program pemerintah terbukti memiliki niat untuk melakukan penyimpangan. Maka pihak kejaksaan tidak akan segan-segan untuk menindaknya. “Jadi jangan dianggap pencegahan yang kita prioritaskan tapi penindakan yang kita tidak lakukan. Yang jelas skala prioritas kita adalah pencegahan namun tetap juga mengedepankan penindakan”, jelasnya.

Saat ini Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tahun 2016 telah melakukan penyidikan, penuntutan, eksekusi, sehingga berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp942.303.000,- Darmukit juga menambahkan, pihaknya saat ini juga gencar melaksanakan penyuluhan hukum di sejumlah SKPD di Jeneponto, kecamatan dan sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang rawan terjadi pada setiap SKPD dan instansi lainnya, ungkap Darmukit. (lau/arf).

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top