BKD Harus Bertanggung Jawab – FAJAR sulsel
News

BKD Harus Bertanggung Jawab

BKD-sinjai

Kasus Pembayaran Gaji PNS

SINJAI,UPEKS.co.id — Kasus pembayaran gaji PNS yang putusannya berkekuatan hukum tetap (Inchracht) dan menyeret tiga pejabat Sinjai, termasuk sekda terus jadi pembicaraan hangat.

Wakil Ketua Institut Hukum Indonesia (IHI) Sinjai, Supardi menilai, sesuai tupoksinya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga harus bertanggung jawab atas terbayarkannya gaji PNS yang bersangkutan.

Pasalnya, BKD tak mengusulkan pemecatan pegawai. “Seharusnya BKD langsung usulkan pemecatan PNS yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap ke presiden, gubernur dan bupati. Faktanya, BKD justru menerbitkan SK mutasi yang ditandatangani Bupati Sinjai, Sabirin Yahya ke Sekertariat Daerah,” ujarnya.

Supardi menegaskan, Kepala BKD Sinjai, A. Zainal diduga kuat pembohongan publik terkait pernyataannya di sejumlah media yang mengaku tidak tahu menahu adanya PP No. 4 tahun 1966 tentang ASN dan menghukum PNS bermasalah melalui SK Pemberhentian tunjangan jabatan dan SK mutasi PNS yang bermasalah untuk di pindahkan ke sekertariat daerah sehingga tetap terbayarkan gajinya.

Ketua IHI Biro Sinjai, Asdar Palewai menambahkan, jika kejaksaan mau mengusut tuntas kasus pembayaran gaji PNS tersebut, diduga kuat beberapa pejabat lain potensi jadi tersangka. “Seharusnya puluhan orang yang terlibat dalam pembayaran gaji PNS yang telah diproses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap. Merujuk PP No. 4 Tahun 1966 dan UU No.43 tahun 1993 tentang ASN mulai dari PLT hingga kadis sekarang diduga kuat juga terlibat dalam kasus pembayaran gaji PNS itu,” ujarnya.

Diantaranya, Kadis Pendidikan yang membayarkan hingga ratusan juta rupiah, Bappeda juga bayarkan ratusan juta rupiah, Dinas Perikanan juga jutaan rupiah, Dinas ESDM puluhan juta dan Sekertariat DPRD bayarkan puluhan juta rupiah. Kalau Sekda Sinjai, Taiyeb ditetapkan sebagai tersangka, apa bedanya dengan kadis lainnya yang telah membayarkan gaji PNS bermasalah itu, tandasnya. Kepala BKD Sinjai, Andi Zainal mengaku telah diperiksa.

Dasar aturan yang digunakan PP No 4 Tahun 1966 tentang PNS yang mengatur, penghentian sementara dari jabatan serta penghentian sebagian pembayaran gaji dan penghapusan tunjangan. Aturan baru kuketahui, setelah saya diperiksa kejaksaan,” kilahnya. Kasi Pidsus Kejari Sinjai, Edi Wansen, SH didampingi Kasi Intel, Parawansa mengatakan, terkait kasus gaji PNS itu, tak menutup kemungkinan tersangka bertambah. Sebelumnya juga kami telah memeriksa Bupati Sinjai, Sabirin Yahya dalam kapasitas sebagai saksi.” jelas Edi Wansen. (egy/arf).

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top