Pelantikan Pejabat Kembali Disoal – FAJAR sulsel
News

Pelantikan Pejabat Kembali Disoal

*Hambat Pembahasan R-APBD 2017

BELOPA — Disela-sela pembahasan R-APBD Pokok Kabupaten Luwu tahun 2017, pihak legislatif DPRD Kabupaten Luwu kembali mempertanyakan pengisian jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasalnya, pihak eksekutif Kabupaten Luwu sampai hari ini belum juga melakukan pelantikan pejabat untuk mengisi jabatan pada OPD baru.
Wakil Ketua DPRD Luwu, Arifin A Wajuanna, di hadapan sejumlah pejabat eksekutif Kabupaten Luwu, kembali melontarkan kritik kepada Bupati Luwu selaku eksekutif kabupaten Luwu, yang sampai hari ini belum mengambil kebijakan.

“Kami kembali mempertanyakan, apa yang menjadi alasan eksekutif Kabupaten Luwu mengapa hingga saat ini belum ada pelantikan pejabat defenitif untuk menduduki jabatan OPD baru yang sudah disahkan Perdanya. Sementara daerah lain sudah melakukan hal ini,” ungkap Arifin A. Wajuanna.

Arifin A. Wajuanna mengatakan sejatinya, seiring dengan disahkannya Perda OPD Baru dan pembahasan R-APBD 2017, seharusnya puluhan jabatan eselon II maupun ratusan jabatan eselon III dapat diisi oleh ASN untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga hal ini tidak mengganggu jalannya pembahasan R-APBD 2017 Luwu.

“Kita termasuk daerah yang paling awal menghadirkan Perda OPD yang baru, tetapi yang sangat kami sayangkan hingga saat ini pejabatnya belum diisi. Sementara daerah tentangga kita meskipun terlambat mengesahkan Perda OPD yang baru, tetapi mereka langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pengisian jabatan, sehingga pejabat tersebutlah yang mengawal pembahasan R-APBD Pokok 2017,” kata Arifin A. Wajuanna.

Arifin menambahkan, belum diisinya pejabat untuk menduduki jabatan berdasarkan Perda OPD yang baru, dirasakan sangat mengganggu jalannya pembahasan R-APBD Pokok tahun 2017 yang saat ini sedang berlangsung di DPRD Kabupaten Luwu.

“Saat ini kita seperti membeli kucing dalam karung dalam membahas R-APBD Pokok tahun 2017. Disaat kita melakukan pembahasan, pejabat yang kami tanyakan terkait soal kegiatan dan anggaran hanya menjelaskan seadanya. Begitu kami tanyakan lebih jauh manfaat dari kegiatan tersebut, mereka kurang percaya diri untuk menjawab, karena mereka tidak yakin akan menduduki jabatan sebagai kepala SKPD tersebut.

Dan hal ini sangat mengganggu pembahasan di R-APBD Pokok,” tandas Arifin A Wajuanna.
Sementara itu, Kepala BKD Luwu, Drs H Sulaiman MM, sebagai salah satu tim Baperjakat mengatakan, kewenangan untuk melantik pejabat pada OPD yang baru menjadi hak prerogatif Bupati Luwu dan pihak Baperjakat Kabupaten Luwu sudah siap untuk melaksanakan hal tersebut.
“Konsepnya sudah ada dinda, tetapi ini menjadi hak prerogatif pimpinan,” sebut Sulaiman via ponselnya.

Infomasi yang dihimpun Palopo Pos, sesuai amanah Undang-undang (UU) ASN, proses pengisian jabatan menurut OPD yang baru akan dilakukan tes kepatutan (fit and proper test) bagi sejumlah pejabat yang akan menduduki jabatan baru tersebut. Akan tetapi tidak semua pejabat yang akan mengisi jabatan yang dimaksud akan mengikuti proses fit and proper test.(and/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top