Tak Pengaruhi Anggaran – FAJAR sulsel
News

Tak Pengaruhi Anggaran

OPD-1

OPD Baru

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Penerapan UU Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulsel mengalami perubahan, baik itu perampingan maupun pemekaran.

Sesuai PP tersebut, perangkat daerah terdiri atas Sekertariat Daerah Provinsi Sulsel, Sekertariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah. Untuk Dinas, dari yang sebelumnya berjumlah 34, dipangkas menjadi hanya 27 dinas. Sedangkan untuk Sekertariat Daerah Provinsi Sulsel yang awalnya terdiri dari 13 biro, dipangkas menjadi 9 biro.

Khusus untuk badan, kini hanya tersisa 8 badan. Peleburan SKPD itu, dinilai tidak terlalu berdampak pada porsi anggaran pemprov dalam APBD 2017 mendatang. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, peleburan beberapa SKPD sejauh ini tidak ada pengaruhnya pada pengalokasian anggaran daerah.

Sebab, lanjut dia, sebelum penerapan OPD baru ini Pengalokasian anggaran sudah diperhitungkan untuk semua SKPD, sesuai program masing-masing. “Peleburan tidak masalah. Perhitungan anggaran sudah ada sebelum OPD baru, kami perhitungkan semuanya. Termasuk SKPD yang dileburkan.

Artinya masing-masing sudah ada alokasinya,” jelasnya via seluler, Rabu (14/12/16). Penerapan OPD baru itu hanya membuat perubahan pada posisi jabatan beberapa pimpinan SKPD yang ada saat ini. Untuk masalah itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, untuk bisa bertahan sampai 27 dinas bukan pekerjaan yang kecil, dan cukup panjang perdebatan yang dilakukan.

“Sekarang, yang ada dipikiran kita ini bukan hanya bagaimana mengisi jabatan, tetapi juga bagaimana menyelamatkan yang berkurang itu. Ada 8 Biro juga yang harus diciutkan. Bagaimana dengan pejabatnya?,” katanya. Untuk pengisian jabatan OPD yang baru, Syahrul mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan proses tersebut dalam waktu dekat ini.

“Kita berproses secepatnya, karena ada beberapa pejabat yang kemudian hilang. Dari 34 menjadi 27, itu tidak gampang, itu yang kadang-kadang pemerintah pusat tidak pikir. Karena tidak boleh karir kepegawaiannya orang dalam pemerintahan dirugikan akibat perubahan struktur. Walaupun kita juga pahami bahwa ini bukan kemauan kita, tetapi Undang-undang,” katanya.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top