Bone Tertinggi, Parepare Terendah – FAJAR sulsel
News

Bone Tertinggi, Parepare Terendah

DIPA Tahun 2017

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 secara resmi diserahkan Ditjen Perbendaharaan Kanwil Sulsel kepada pemerintah daerah di Provinsi Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (15/12/16).

Dari total Rp47 triliun DIPA yang dialokasikan ke Sulsel, Rp29,6 triliun diantaranya dialokasikan khusus untuk pemerintah daerah.
Jika dirinci jatah DIPA untuk pemerintah daerah, Kabupaten Bone mendapat jatah tertinggi dengan nilai Rp1,863 triliun, dan terendah yakni Kota Parepare yang hanya mendapat sekitar Rp644,9 miliar.

Sedangkan khusus Pemprov Sulsel mendapat jatah Rp5,2 triliun. Anggaran itu terbagi atas Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak sebesar Rp285,694 miliar.

Kemudian, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Rp49,958 miliar, DAU Rp2,266 triliun, DAK Fisik Rp337,188 miliar, DAK Non Fisik Rp2,258 triliun, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp7,5 miliar.

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, dalam kesempatan itu menyampaikan harapannya, agar semua daerah dapat memaksimalkan penyerapan anggaran tahun depan. Menurutnya, kinerja maksimal pemerintah daerah dalam menyerap alokasi DIPA 2017, tentu akan berdampak baik untuk memutar roda ekonomi daerah, khususnya Sulsel.

“Kalau begitu, maka dampaknya tentu saja akan langsung dirasakan rakyat. Stimulus anggaran pemerintah diharapkan akan membuat daya beli rakyat ikut terpacu,” katanya.

Sementara Kepala Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo menjelaskan, khusus DIPA 2017 yang diserahkan kepada Pemda dan instansi vertikal kementerian/lembaga di provinsi Sulsel berjumlah 834 DIPA senilai Rp17,670 triliun.

Rincian DIPA yang diserahkan tersebut, yakni kantor pusat dengan jumlah DIPA sebanyak 40 dan pagu sebesar Rp6,521 triliun, Kantor daerah 721 DIPA senilai Rp10,060 triliun, Dekonsentrasi sejumlah 46 DIPA dengan pagu Rp270,70 miliar, Tugas Pembantuan sebanyak 27 DIPA dengan pagu Rp816,58 miliar.

“Berdasarkan jenis belanja, DIPA dibagi menjadi beberapa jenis belanja, yakni belanja pegawai dengan pagu Rp7,021 triliun, Belanja Barang Rp6,135 triliun, Belanja Modal Rp4,467 triliun, dan Belanja Bansos Rp54,429 miliar,” jelas Alfiker.

Soal realisasi belanja pegawai 2016 yang lebih besar dari pada pagu, Alfiker mengatakan, itu terjadi karena ada kemungkinan mutasi pegawai dari daerah satu ke daerah lain, yang menyebabkan bertambahnya jumlah pegawai.

Tetapi secara nasional, jumlah itu tidak akan berubah dan gaji yang diberikan sudah cukup. Karena kekurangan belanja pegawai di satu daerah akan ditutupi oleh belanja pegawai daerah lain yang jumlah pegawainya berkurang.

“Misalnya dulu jumlah pegawai dulunya 100 orang, kemudian ada mutasi dan sebagainya, maka bisa jadi jumlahnya menjadi 110 pegawai. Tapi ditutupi secara nasional,”ujarnya.

Terkait menurunnya jumlah DIPA Sulsel, ia mengaku, hal itu tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang tidak terlalu bagus, apalagi pendapatan saat ini mayoritas dari ekspor. Padahal pelemahan ekonomi global akan melemahkan impor negara tujuan ekspor.

Selain itu harga komoditi dunia juga turun, otomatis pendapatan nasional menurun. Sedangkan pengeluaran juga tidak boleh ditutup oleh hutang, otomatis belanja dikurangi. Untuk percepatan serapan anggaran, pihaknya menghimbau agar satuan kerja mengupayakan lelang pada akhir tahun, sehingga kontrak pengerjaan dapat ditandatangani pada awal tahun anggaran.

Sedangkan kendala yang terjadi pada penyerapan anggaran menurutnya biasanya terjadi pada hal yang itu-itu saja, seperti lahan yang belum siap, kendala teknis, dan proses tender yang lambat.

“Tiap triwulan satker kita panggil, tanya apa kendalanya terus apakah bisa diselesaikan? Saat bertemu mereka semangat, mereka bilang membutuhkan dananya dan bisa habis. Berdasarkan pengalaman yang lalu, masih kata dia, maksimal pencairan hinga akhir tahun hanya mencapai 90%,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman, pihaknya telah meminta pada seluruh satuan kerja untuk menggenjot serapan anggaran. “Sekarang masih berlangsung mereka menggenjot, berarti batas akhir pencairan tidak melewatui batas pelaporan. Tidak pernah ada kegiatan di Indonesia mencapai 100% di akhir tahun, 90% itu sudah woow, sisanya itu yang jadi silpa,” pungkasnya.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top