SPPD Lima Puskesmas Dipangkas – FAJAR sulsel
News

SPPD Lima Puskesmas Dipangkas

*Dikarenakan Kepala Puskesmas Absen Pembahasan RAPBD

PALOPO — Lantaran tidak menghadiri Pembahasan Renperda APBD TA 2017 di Komisi I DPRD Kota Palopo, lima Puskesmas di Kota Palopo diberi sanksi tegas.

Anggaran perjalanan dinas atau SPPD dari lima puskesmas ini dipangkas. Sanksi tegas ini dijatuhkan Komisi I, setelah mendapat restu dari Kepala Dinas Kesehatan Palopo, DR dr Ishaq Iskandar, M.Kes. Hukuman itu diberikan, saat berlangsungnya rapat pembahasan di Komisi I DPRD Kota Palopo, Rabu 14 Desember 2016.

Rapat dengan Dinas Kesehatan dan 12 puskesmas dimulai pukul 10.00 Wita hingga pukul 15.00 Wita. Usai membahas anggaran dan program yang ada di Dinas Kesehatan, beralih ke pembahasan anggaran dan program di 12 puskesmas untuk APBD TA 2017.

Sayangnya, dari 12 puskesmas yang ada di Kota Palopo, hanya tujuh kepala puskesmas saja yang hadir. Lima kepala puskesmas lebih memilih Bimtek di Jogjakarta. Alasan dari Kepala Dinas Kesehatan, kepala puskesmas yang bimtek tersebut tidak mengetahui jadwal pertemuan.

“Rapat seperti ini bukan kali pertama, sudah rutin dilakukan. Alasannya tidak masuk akal kalau mengaku tidak mengetahui jadwal, mereka kan tahu, pembahasan APBD TA 2017 harus selesai Desember ini. Ini kan sudah bulan 12, lalu kenapa pergi tanpa koordinasi dengan DPRD,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo, Dra Hj Megawati MM kemarin.

Sekaitan dengan tidak hadirnya lima kepala puskesmas, Anggota Komisi I memberikan pilihan kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas yang hadir. Apakah rapat tersebut mau dibahas atau ditangguhkan untuk batas waktu yang tidak diketahui.

Dari pilihan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyarankan diberlakukannya punishment kepada lima puskesmas. Hukumannya berupa pemotongan anggaran perjalanan dinas atau SPPD. Ini diberikan agar yang lain tidak mengikuti jejak rekannya yang dianggap malas oleh anggota dewan.

Hanya saja, Megawati enggan menyebutkan berapa nilai pemotongan anggaran perjalan dinas tersebut.
12 puskesmas yang ada di Kota Palopo adalah Puskesmas Wara Selatan di Komplek Islamic Center Jl Andi Kaddi Radja, Puskesmas Sendana Jl Andi Bintang, Puskesmas Wara Jl M Sandewang, Puskesmas Mungkajang, Jl Pajalesang, Puskesmas Benteng, Kompleks Perumahan Hartaco, Puskesmas Wara Barat, Jl Veteran, Puskesmas Padanglambe, Jl Wisata Batu Papan.

Lalu Puskesmas Pontap, Jl Andi Tadda Puskesmas Wara Utara, Jl Garuda Perumnas Balandai, Puskesmas Bara Permai, Kompleks Perumahan Pepabri, Puskesmas Wara Utara Kota, Jl Ratulangi dan
Puskesmas Maroangi, Jl Dr Ratulangi.

“Kepala puskesmas yang hadir dalam rapat kemarin hanya Kepala Puskesmas Wara Selatan, Sendana, Wara, Mungkajang, Benteng, Wara Barat dan Padanglambe,” tandas Megawati.

Kamis 15 Desember 2016 kemarin, Komisi I DPRD Kota Palopo melakukan tatap muka dengan BKD Palopo. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I menyoroti persoalan PNS malas. Khususnya di puskesmas.

Komisi I meminta ketegasan BKD terhadap PNS malas di puskesmas. Khususnya dokter yang berdinas di puskesmas. Karena saat kunker lalu, Komisi I mendapati banyak keganjalan.

“Kami temukan buku kehadiran lebih dulu diparaf selama satu bulan. Setelah itu, mereka sesuka hati mau masuk atau tidak, karena sudah menandatangani buku absensi selama sebulan,” kata Anggota Komisi I.
Terkait hal itu, Kepala BKD Palopo, Dahri Saleng, mengaku baru mengetahui kelakuan para PNS yang bertugas di puskesmas. Makanya itu, Dahri berjanji akan mengusut kejadian itu.

“Saya juga baru tahu masalah ini, nanti akan kami tindaklanjuti permasalahan ini,” tandasnya.
Anggota Komisi I diantaranya, Megawati dari Partai PKS, Asli Kaspen dari Partai Hanura, Idaria dari Partai Golkar, Bakri Tahir dari partai PAN, Abdul Jawad Nurdin dari partai PBB, Hendri Galib dari partai Demokrat, Dahri Suli dari partai PKB dan Herman Wahidin dari partai PDIP.(ara/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top