Wali Kota: Dalam bekerja Ingatlah KPK – FAJAR sulsel
News

Wali Kota: Dalam bekerja Ingatlah KPK

foto-bimtek-hukum1

-Sosialisasi UU Nomor 30 Tahun 2014

PALOPO — Bagian Hukum Setda Kota Palopo menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang digelar di aula lantai 2 Kantor Wali Kota Palopo, Kamis 15 Desember 2016.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH saat membuka penyuluhan hukum ini menyebutkan, penyuluhan hukum ini sangat penting dimana untuk membangun kesamaan persepsi bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintah, warga masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan administrasi pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggara pemerintah.

”Penyuluhan hukum ini sangat bagus. Kalau perlu dilakukan rutin setiap sekali dalam sebulan dengan narasumber Prof DR H Lauddin Marsuni, SH.,MH dengan melibatkan tim hukum Pemkot Palopo lainnya, sehingga jika ada masalah bisa diselesaikan bersama-sama,” kata Wali Kota dalam sambutannya.

Orang nomor satu di Kota Palopo ini juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) berhati-hati dalam bekerja. Pasalnya jika dilakukan tanpa berdasaran aturan hukum yang berlaku maka sanksinya pidana.

”Para ASN jika dalam bekerja ingatlah KPK, apalagi menyangkut masalah uang dan kewenangan. Untuk itu jangan belanja lebih besar pasak daripada tiang, karena akhirnya nanti akan fatal,” sebut Wali Kota mengingatkan.

Saat ini, sebutnya, tim Ombudsman masih tahap sosialisasi, selanjutnya nanti akan dijatuhi sanksi pidana jika ada yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Mantan anggota DPRD Luwu ini mengatakan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, seorang pejabat pemerintah saat ini sudah tidak bisa lagi menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang karena sudah ada standarisasi penggunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Disahkannya Undang-Undang administrasi pemerintahan ini tentunya menjadi angin segar bagi penyelenggara pemerintahan, karena Undang-Undang ini menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tata cara pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan.
”Sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Kewenangan perlu diatur sebagaimana adanya hingga tidak terjadi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang merupakan sumber dari kolusi di dalam birokrasi,” sebutnya didampingi juga Kepala Kaban Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Hamzah Jalante.

Wali Kota berpesan kepada peserta agar mengikuti sosialisasi ini dengan baik, sehingga diharapkan nantinya tercipta tertib administrasi pemerintahan dalam bahasa yang sama guna menyempurnakan tugas-tugas pemerintahan kita bersama.

Diakhir sambutannya, Prof DR H Lauddin Marsuni, SH.,MH menghadiahkan Wali Kota Palopo sebuah buku hukum.
Sementara itu, narasumber Prof DR H Lauddin Marsuni, SH.,MH dalam penyuluhan hukumnya menjelaskan arti Diskresi yakni keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Di hadapan puluhan peserta dari sejumlah SKPD, Prof Lauddin menjelaskan lingkup diskresi, prosedur penggunaan diskresi, dan akibat hukum diskresi dan lain sebagainya.(rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top