Dua Perusahaan Dapat Proper Hitam – FAJAR sulsel
News

Dua Perusahaan Dapat Proper Hitam

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulsel, melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam. Kedua perusahaan itu, yakni PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A Hasbi Nur, menjelaskan, untuk proper, mekanismenya dilakukan penilaian. Setelah penilaian awal, hasilnya disampaikan kepada perusahaan dan ke Jakarta (KLHK) untuk dibuatkan peringkat sementara.

Setelah keluar peringkat sementara, perusahaan kembali diberikan waktu memberikan perbaikan atau menyanggah hasil penilaian tersebut. Usai masa sanggah selesai, BLHD dan KLHK kembali membahas hasilnya untuk penetuan peringkat terakhir.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini.

Hasbi menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Permasalahan sebenarnya tidak terlalu berat, dan kita juga sudah menyampaikan hasil penilaian awal dan merekomendasikan perusahaan tersebut untuk melakukan perbaikan. Tetapi sampai batas waktu yang diberikan, mereka tetap tidak bisa memenuhi yang dipersyaratkan,” terangnya.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedang PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindaklanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Lebih jauh hasbi mengatakan, dari 70 perusahaan di Sulsel yang masuk penilaian proper, hingga saat ini baru 59 perusahaan yang hasil penilaian akhirnya sudah diketahui. Sementara untuk 21 lainnya, yang terdiri dari Rumah Sakit dan Industri Perhotelan, hasilnya belum dikeluarkan oleh pihak KLHK.

“Kami juga masih menunggu dan meminta ke KLHK kenapa belum keluar ini yang 21 lainnya. ada kemungkinan yang 21 ini masuk kategori merah atau biru,” katanya.

Hasbi menjelaskan, terdapat lima peringkat dalam penilaian Proper, yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.
“Kita di Sulsel paling tinggi itu hanya kategori hijau. Tahun lalu hanya 1 perusahaan yang hijau, yaitu PT Pertamina MOR VII.

Sekarang jadi lima yaitu Tonasa, DPPU Pertamina Parepare, Palopo, Makassar, DPPU LPG. Sementara untuk kategori BIRU itu yang sudah keluar hasil penilaian akhirnya ada 22 perusahaan, diantaranya DPPU Pertamina Hasanuddin Maros, PT Sermani, Energi Equity Epic Sengkang, PT KIMA, Semen Bosowa, PT Vale, Japfa dan beberapa perusahaan lainnya. Sementara untuk Rumah SAkit dan Perhotelan belum keluar hasil penilaiannya,” paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, lingkungan hidup selalu menjadi pembahasan di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Karena lingkungan hidup sangat penting untuk kemajuan negara.

“Lingkungan menyangkut kita semua, kualitas hidup kita, kualitas anak cucu kita dan juga lingkungan yang sangat penting untuk kita semua. Itulah kenapa lingkungan hidup itu menjadi sangat penting,” kata Wapres JK.

Menurutnya, polusi asap menjadi musuh di seluruh negara. Oleh sebab itu, seluruh negara maju pasti menggunakan cerobong asap untuk mengurangi polusi.

Kendati begitu, pemerintah berharap perusahaan menaati aturan lingkungan hidup agar masyarakat bisa hidup sehat.
“Pemerintah kita di sini di Indonesia tentu mengharapkan pelaku-pelaku perusahaan-perusahaan itu mematuhi segala aturan untuk hidup bersama-sama dengan baik, dengan masyarakatnya dengan lingkungan keseluruhan dan bersahabat menjadi suatu kehidupan yang hijau. Kita menuju ke green economy yang sustainable,” katanya.

Dia juga mengatakan perusahaan BUMN lebih disiplin dalam menjaga lingkungan hidup daripada perusahaan swasta. Sebab itu, JK minta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harus mengumumkan perusahaan yang menerima proper kriteria hitam agar bisa dikenakan sanksi.

“Umumkan juga yang hitam karena nanti akan ada proses hukum. Bukan dihukum, proses hukum mungkin denda macam-macam atau tidak di perpanjang izinnya. Justru yang di tengah-tengahnya antara biru dan hijau tentu banyak tetapi saya juga memperhatikan yang emas dan hitam. Kita memberikan penghargaan juga yang dapat hijau dan biru,” ujar JK.(eky)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top