Dirjen Minerba Harap Kasus WIL Diajukan ke Pemprov – FAJAR sulsel
News

Dirjen Minerba Harap Kasus WIL Diajukan ke Pemprov

KOLAKA,UPEKS.co.id — Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, M Hidayat minta ke Direktur Lingkar Demokrasi Rakyat (LIDER) Sultra, agar dugaan tindak pidana pertambangan di kawasan hutan yang dilakukan PT Waja Inti Lestari (WIL) diajukan ke Pemprov untuk ditindaklanjuti.

Harapan itu tertuang dalam surat Firjen kepada LIDER No: 2051/30.04/DBM.HK/2016 tertanggal 5 Desember 2016, baru-baru ini. Isi surat menguraikan, telah ditetapkan status Clear and Clean (CnC) pada Pengumuman Tahap VII tanggal 16 Oktober 2012, atas lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (lUP OP) PT WlL, berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka No.351 Tahun 2010, tentang Persetujuan lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT WIL, 13 Desember 2010 luas 210,30 ha untuk komoditas mineral logam (bijih nikel).

Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, kewenangan penerbitan IUP, termasuk kewenangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemegang lUP di kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, awalnya kewenangan pemkab/kora beralih jadi kewenangan Pemprov.

Atas permohonan tertulis PT WlL, Pemprov Sultra menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPMD-PTSP) Provinsi Sultra nomor 269/BKPMPTSP/X/2015, tentang persetujuan penataan batas koordinat dan peta WIUP OP PT WlL tanggal 19 Oktober 2015, dengan menetapkan, menyesuaikan kembali koordinat dan WIUP sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bupati Kolaka nomor 351 Tahun 2010, tanggal 13 Desember 2010.

“Membatalkan Keputusan Bupati Kolaka Nomor 502 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah lzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. WIL tanggal 26 Agustus 2013 dan dinyatakan tidak berlaku,”urai Hidayat. Surat Direktur Pengusahaan mineral ditembuskan pada Menteri ESDM, Gubernur Sultra, KPK, Kajagung RI, Kapolri, Sekjen Kementerian ESDM, Irjen Kementerian ESDM, Dirjen Minerba, serta Kadis Pertambangan dan Eneri Sultra.

menanggapi surat tersebut, Direktur LIDER Sultra, Herman Syahruddin menjelaskan, surat diterima, Jumat (16/12). Sepatutnya Pemprov mencabut IUP PT WIL sesuai kewenangannya, apalagi sudah mengetahui kalau PT WIL telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana pertambangan. “Jika tidak segera ditindak sesuai hukum dan proses pencabutan IUP, sama halnya melakukan pembiaran terjadinya kejahatan kehutanan dan Pertambangan,” tegasnya. (pil/arf).

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top