‘Obok-obok’ Negara dari Dalam – FAJAR sulsel
News

‘Obok-obok’ Negara dari Dalam

* Anggota DPR RI Asal Luwu Raya dan Pengamat Palopo Tolak WNA Bentuk Ormas

PALOPO — Anggota DPR RI asal Luwu Raya ikut menyuarakan penolakan terhadap PP yang memberi ruang pembentukan ormas asing. Mereka akan mempertanyakan ke mendagri. Kemudian meminta pemerintah supaya merevisi pasal yang mengatur orang asing bisa bentuk ormas. Ini harus diwaspadai. Karena jangan sampai bisa mengobok-obok negara dari dalam.

Anggota Komisi II DPR RI dari Luwu Raya, Amran SE, menjelaskan, untuk mencabut sebuah Peraturan Pemerintah (PP), maka yang juga harus diperhatikan adalah induk dari pembuatan PP tersebut, yakni dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Di sini memang harus kita ekstra hati-hati untuk mengizinkan memberikan peluang orang asing dari luar masuk dalam Indonesia lalu membentuk organisasi apalagi ormas,” kata Amran.

Daerah pun di sini harus berhati-hati melihat ormas asing yang memiliki struktur massive sampai ke daerah. Dengan melibatkan masyarakat banyak. “Secara tidak langsung ini ancaman dari dalam bagi Negara. Kalau dibiarkan akan menjadi bola salju. Negara bisa ‘diobok-obok’ dari dalam,” sebutnya.

Sehingga, saat ini diperlukan ada filter. Anggota DPR RI asal PAN mengaku setuju jika induk PP tersebut yakni UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan harus direvisi kembali khususnya pasal yang membolehkan pembentukan ormas oleh warga asing.

Karena dalam masa reses sekarang ini hingga Januari 2017 mendatang, kata dia, komisi II DPR selaku mitra kerja Kemendagri akan sesegera mungkin menanyakan hal tersebut kepada menteri dalam negeri.

“Ormas dalam negeri saja banyak yang belum diselesaikan kejelasannya, muncul lagi dari luar negeri yang kita tidak tahu apa misi misinya,” kata Amran.

Di sini, komisi II hanya mengatur soal pembentukannya. Selebihnya jika berhubungan dengan perundang-undangan merupakan leading sektor dari komisi III DPR.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari juga bahkan secara tegas melarang ada ormas asing yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia.
“Sudah jelas kok ormas itu adalah organisasi yang dibentuk masyarakat kita sendiri. Emang ada masyarakat asing di sini. Kecuali ormas dari luar mau masuk dalam Indonesia harus diatur selektif dan ketat,” ujarnya.

Markus Nari pun sangat setuju jika ada usulan untuk mencabut PP pembentukan ormas asing dan dilakukan revisi terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan khususnya pasal yang menjadi dasar bagi terbitnya PP ormas asing.

Sebelumnya, pemerintah menyetujui pembentukan Ormas Asing. Bahkan, Presiden Jokowi memberikan dasar hukum dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2016 tentang Ormas asing.

Sayangkan Kebijakan Jokowi

Penerbitan PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) oleh Presiden RI Jokowo Widodo yang membolehkan warga negara asing (WNA) untuk mendirikan ormas berbadan hukum di Indonesia sangat disayangkan oleh sebagian pihak.

Pengamat Hukum dari IAIN Palopo, Dr Muammar Arafat, SH, MH, mengungkapkan bahwa pihaknya sangat menyayangkan dengan hadirnya PP yang baru saja diteken oleh Presiden RI.

”Saat ini fungsi kontrol kita masih sangat lemah. Di lingkup negeri ini saja pengontrolannya masih lemah. Apalagi, untuk Ormas Asing, seperti apa geraknya, apa visinya dan misinya hadir di Indonesia,” sebut Muammar.
Jika memang sudah terlanjur diterbitkan, lanjut dia, perlu ada pengawasan yang ketat, utamanya dari pemerintah di tingkat kabupaten, bagian kesbangpol. Karena, untuk organisasi dalam negeri saja masih lemah. ”Bagaiamna nantinya dengan Ormas asing, jadi perlu pengawasan yang ketat,” ungkapnya.

Dikatakan Muammar, ada banyak bentuk kekhawatiran jika Ormas asing hadir di negeri ini, seperti jangan sampai membawa misi-misi tertentu, penyebaran paham-paham yang bisa jadi mengaburkan identitas nasional, bertabrakan dengan nilai-nilai Pancasila. “Nah, ini bisa saja menjadi pemicu pelemahan ketahanan nasional,” tandas Muammar.

Senada dengan Muammar, Pengamat Hukum asal Unanda, Burhanuddin LM, SH, MH, menyampaikan bahwa pihaknya sangat tidak sepakat dengan diterbitkannya PP membolehkan warga negara asing (WNA) untuk mendirikan ormas di Indonesia.

Ia lalu mengutip UUD 1945 Bab X mengenai warga negara. Di situ dijelaskan pada pasal 26 warga negara orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan lewat UU.

Kemudian, lanjut dia, pasal 28 disebutkan bahwa warga negara diberikan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran-pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai UU. ”Nah, mengenai berserikat ini yang di dalamya mendirikan organisasi, ini untuk warga negara,” terangnya.

Kalau yang mendirikan Ormas itu adalah orang asing bukan warga negara. Jadi PP itu secara otomatis sudah gugur karena bertolak belakang dengan konstitusi yang lebih tinggi. ”Di situ kita tidak sepakat dengan PP ini,” tambah Burhanuddin.

Ditambahkan Burhanuddin yang juga sekretaris FKKPI ini, dengan masuknya warga negara asing ke Indonesia mendirikan Ormas ini juga menjadi ancaman keutuhan negara. Jangan sampai ide, pemikiran-pemikiran yang dibawa masuk ke Indonesia melalui Ormas yang dibentuk berbenturan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Kita tidak bisa pungkiri. Jangan sampai ada penyusupan paham-paham, ideologi-ideologi secara sistematis. Ini sangat berbahaya. Jangan sampai mengobok-obok negara dari dalam,” tandasnya.

Penerbitan PP ini, lanjut dia, pihaknya sangat tidak sepakat. Karena bertabrakan dengan UUD 1945 itu sendiri. ”Kita tidak mau ada pelemahan dari dalam. Karena sama halnya negara mau diobok-obok dari dalam,” terangnya.

Kebijakan tersebut sangat ditentang keras wakil rakyat di Senayan. Seperti diutarakan Anggota DPR RI Ahmad Muzani. Menurutnya, peran ormas ataupun LSM asing ini bisa menjadi alat intelijen dalam memata-matai Indonesia.

“Kalau perlu dibatalkan saja. Karena memang menurut hemat saya tidak perlu ada ormas asing,” kata Muzani di Gedung Parlemen.
Untuk itu, ia meminta agar pemerintah segera menarik PP tersebut. Sebab, dengan perbitan PP Ormas asing itu memberikan ruang bebas kepada WNA di Indonesia.

“Ruang gerak asing harus dibatasi. Tidak boleh sembarang izin. Terutama untuk perizinan ormas baru di bidang yang sudah banyak diisi oleh WNI,” tegas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan UU Ormas yang juga menjadi acuan atas keluarnya PP tersebut? Muzani pun meminta agar membatasi ruang geraknya. “Kalau memang UU nya sudah ada ya harus dibatasi perihal ruang gerak asing itu,” terangnya.

Diketahui, saat ini ramai dipergunjingkan munculnya organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diisi full oleh warga asing ataupun yang diisi oleh warga lokal.

Salah satu ormas yang kini ramai diperbincangkan oleh netizen adalah ormas Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) yang sejumlah foto anggotanya adalah warga Tiongkok menjadi viral di sosial media (sosmed).

Munculnya ormas FBI dan lainnya ini didasari adanya pelonggaran aturan atas dikeluarkannya PP No 59/2016 tentang organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Desember lalu.
(ich-idr/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top