Untuk KIA, Dukcapil Minta Tambah Rp243 Juta – FAJAR sulsel
News

Untuk KIA, Dukcapil Minta Tambah Rp243 Juta

-Juga Kendaraan Dinas Rp50 Juta

PALOPO — Selain meminta penambahan anggaran untuk program KIA, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) juga mengusulkan anggaran untuk kendaraan dinas sebesar Rp50 Juta.

Pembahasan Ranperda APBD TA 2017 di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo mulai berlangsung. Jadwalnya, tanggal 19 hingga 22 Desember 2016. Senin kemarin, Banggar DPRD Kota Palopo melakukan tatap muka dengan 12 SKPD. Itu membahas program di SKPD masing-masing.

Pukul 10.00 Wita, giliran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kepala Dinasnya, Asir Mangopo hadir. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief didampingi Wakilnya, Islamuddin.

Hadir juga anggota Banggar DPRD Palopo. Masing-masing adalah Bakri Tahir, Abd Rauf Rahim, H Hendry, Budiman, Budirani Ratu, Dahri Suli dan anggota Banggar lainnya.

Yang menjadi perdebatan di dinas ini, adalah soal pengusulan penambahan anggaran untuk Kartu Identitas Anak (KIA). Seperti diketahui program itu merupakan amanah Permendagri yang diikuti oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulsel khususnya dan Indonesia umumnya.

“Tadi ada pengusulan anggaran sebesar Rp243.000.000. Itu akan ditindaklanjuit pada rapat finalisasi banggar terkait persetujuannya,” kata anggota DPRD Palopo, Abd Rauf Rahim kepada Palopo Pos, Senin kemarin.

Selain minta tambahan anggaran untuk program KIA. Dukcapil juga mengusulkan anggaran untuk kendaraan dinas sebesar Rp50 juta. Katanya, untuk jemput langsung masyarakat yang belum melakukan e-KTP.

“Ini namanya program jemput bola Dinas Dukcapil. Diusulkan, 1 unit motor yang akan dimodifikasi. Motor itu nantinya mempunyai box di belakang. Anggarannya Rp50 Juta. Ini akan diakomodir di tahun 2017,” sebut legislator Partai Nasdem ini.

Dalam rapat itu, Komisi I juga mengusulkan pembayaran listrik di masing-masing kecamatan. Namun, hasil di pembahasan anggaran tetap mengacu pada pola lama. Karena di masing-masing kecamatan sudah dilengkapi KwH milik Dukcapil dan memakai listrik pintar atau pra bayar. Cukup beli voucher saja. “Jadi tidak dibebankan pada masing-masing kecamatan,” sebutnya.

Usai melakukan diskusi panjang dengan Dinas Dukcapil, giliran Dinas Pengendailan Penduduk dan KB. Antara banggar dan dinas yang dipimpin Huriah Andi Kaso, tidak mengalami perdebatan. Diskusi panjangnya hanya masaah penganggaran biaya operasional kendaraan dinas.

“Anggaran operasional kendaraan dinas di dinas ini cukup berbeda dengan dinas lainnya. Dinas ini meminta Rp25 Juta untuk satu tahun, sedangkan SKPD lainnya hanya Rp15 Juta hingga Rp7 Juta. Ini yang menjadi pertanyaan di banggar,” sebut Abd Rauf lagi.

Namun, jawaban dari pihak Dinas Pengendailan Penduduk dan KB, beban kerja yang ada di dinasnya cukup tinggi. Tentu membutuhkan anggaran operasional yang lebih tinggi.

“Yah, sepanjang tidak melebihi Pagu anggaran, tentu tidak masalah,” tandas Abd Rauf.
Rapat tersebut dilanjutkan sesudah Isomah. Banggar kembali melakukan tatap muka dengan sejumlah SKPD. Informasinya, rapat itu digelar hingga malam hari.(ara/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top