UU ASN Bakal Direvisi – FAJAR sulsel
News

UU ASN Bakal Direvisi

Markus-Nari

Kunker Komisi II DPR RI

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Komisi II DPR RI kembali melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Sulsel, Senin (19/12/16). Kali ini, rombongan dewan berkunjung ke Kantor Gubernur Sulsel, membahas sejumlah masalah. Salah satunya mengenai nasib para pagawai honorer.

Usai reses, Komisi II DPR RI, menyampaikan akan membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memberi kejelasan bagi ribuan pegawai K1, K2 dan honorer di Indonesia. Menurut Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar asal Sulsel, Markus Nari, pihaknya akan melakukan evaluasi UU ASN tersebut untuk memperjelas nasib semua tenaga honorer.

Sehingga kedepan para pegawai K1, K2 dan honorer bisa diusahakan jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kita akan prioritaskan tenaga honorer yang sudah di atas lima tahun, termasuk guru dan tenaga medis. Ini yang utama, karena menyangkut masyarakat,” katanya. Khusus masalah guru honorer SMA/SMK sederajat di Sulsel yang tidak jelas nasibnya.

Markus menegaskan, akan melihat dan menunggu apa yang bisa dilakukan Pemprov Sulsel. “Guru honorerkan ditanggung APBD, jadi itu kebijakan daerah masing-masing. Ini harus jelas, mereka berani angkat honorer, jadi ya harus berani membiayai. Mestinya jelas dong, siapa yang bertanggungjawab, kalau diangkat oleh daerah, kalau kepala sekolah yang angkat, apa dasarnya dia mengangkat?” imbuhnya.

Hal berbeda disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Arteria Dahlan. Secara pribadi, dirinyaa menolak revisi UU ASN. Meski menurut dia, fraksi PDIP ikut menyetuji revisi Undang-undang tersebut. “Kita coba lihat kondisi saat ini saja. Jumlah K1 jumlahnya ada 200-an yang tidak diangkat-angkat jadi PNS. Terus, K2 juga demikian. Jika dijumlah K1 dan K2 yang sudah teridentifikasi, tidak ada yang selesai sampai saat ini.

Terus, tiba-tiba ada UU baru yang akan direvisi, dan seolah-olah akan menyelesaikan persoalan honorer. Seribu saja tidak sanggup diangkat, apalagi honorer sebanyak itu,” jelasnya. Pihaknya juga mempertanyakan, kalau semua mau diangkat jadi PNS, maka anggarannya dari mana. “Daripada dijanji-janji untuk buang-buang waktu hanya untuk alasan validasi, maka saya bilang ke honorer jangan mimpi untuk diangkat jadi PNS,” ujarnya.

Untuk itu, ia menyarankan kepada pemerintah untuk lebih baik jujur, berapa yang bisa diangkat jadi PNS dan punya anggaran berapa untuk bayar gaji pegawai. “Tetapi kalau mau angkat, saya sarankan lihat masa kerja dan umurnya saja. Kalau sudah lebih dari lima tahun, harusnya bisa diangkat. Kondisi sekarang masih banyak yang sudah tua tapi masih honorer,” ungkapnya. Khusus lingkup Provinsi Sulsel sendiri, jumlah pegawai yang termasuk K1, K2 dan honorer, berdasarkan data BKD Sulsel jumlahnya masih ada sekitar 1.036 orang.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top