Dianggarkan Rp110 Juta, Label SNI Belum Ada – FAJAR sulsel
News

Dianggarkan Rp110 Juta, Label SNI Belum Ada

Abd Rauf: Kok Minyak Boka Sudah Dibagi-bagi?

PALOPO — Anggaran label Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk Minyak Boka telah dianggarkan sebesar Rp110 Juta pada APBD-Perubahan 2016, namun hingga saat ini label SNI belum ada.

Hal ini membuat pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palopo.
Pada APBD Perubahan TA 2016 lalu, Diskoperindag getol meminta anggaran untuk proses SNI. Dianggap urgen, DPRD Palopo langsung mengakomodir.

Hanya saja, pada rapat APBD TA 2017 kemarin, anggota Banggar DPRD Kota Palopo ada temuan. Anggaran untuk proses SNI ini diusulkan lagi oleh Dinas Perindustrian (pecahan dari Diskoperindag).

Pada APBD-P TA 2016 sudah dianggarkan sebesar Rp110 juta kepada Diskoperindag. Kenyataannya, sampai hari ini, label SNI untuk minyak Boka belum ada. Alasan dari Kadis Koperasi dan UKM, Karno, anggaran tersebut belum digunakan.

“Belum digunakan kok minta lagi,” ketus anggota Banggar DPRD Kota Palopo, Abd Rauf Rahim, Selasa 20 Desember 2016 kemarin.

Yang membuat legislator asal Partai Nasdem ini sedikit sewot, label SNI untuk minyak Boka belum ada. Namun, pihak Diskoperindag sudah berani membagi-bagikan minyak tersebut kepada masyarakat. Jumlahnya menurut Karno, kurang lebih 1.000 bungkus.

“Apakah minyak Boka ini sudah layak dikonsumsi? Terus dibagikan? Kecurigaan saya, ada dua kemungkinan. Pertama 1.000 kantong itu adalah minyak lain, tetapi dikemas dalam merek minyak Boka,” kata Abd Rauf.
Lanjutnya, apakah Diskoperindag mau bertanggungjawab ketika minyak yang dibagi-bagikan membawa dampak negatif kepada masyarakat. Katakanlah itu keracunan.

”Sampai hari ini tidak ada SNI untuk Boka, artinya belum layak dikonsumsi,” tegas Rauf dengan nada agak tinggi.
Menurut Rauf, ketika dilakukan pembahasan di Banggar, dengan Diskoperindag, Perindustrian dan Perdagangan, anggota Banggar DPRD Palopo memperdebatkan masalah program industri Boka. Pasalnya, di APBD Perubahan kemarin, Dinas Diskoperindag mengajukan pengusulan anggaran senilai Rp315 juta untuk biaya proses SNI dan kebutuhan lainnya.

“SNI adalah merupakan Standar Nasional Indonesia, dalam hal ini, standar kelayakan untuk uji mutu, apakah minyak boka yang dihasilkan sudah layak konsumsi di masyarakat,” sebutnya.

Tetapi ternyata, lanjut dia, karena waktu tidak cukup, anggaran yang diberikan oleh DPRD di APBD Perubahan tidak dipakai oleh Diskoperindag. Sebanyak Rp110 Juta untuk SNI-nya sendiri. Tidak terpakai karena, proses untuk mendapatkan SNI ini ada rentang waktu sekitar empat bulan.

“Sementara kita tahu, APBD Perubahan ini maksimalnya hanya tiga bulan. Maka kami sampaikan kepada Diskoperindag, kenapa saudara mengusulkan anggaran ini sementara anda tahu kalau di APBD Perubahan waktunya sangat pendek,” bebernya.

Harusnya diusulkan di APBD 2017.
“Ini kan kita melakukan penganggaran yang sia-sia. Sebenarnya, anggaran itu bisa kita alokasikan kepada SKPD-SKPD lain yang membutuhkan. Namun karena kita menganggap urgen ini program, maka kami akomodir disitu,” sebutnya.

Masih kata Rauf, karena anggarannya tidak terpakai, proses SNI belum didapatkan oleh Boka. “Pertanyaannya, belum dapat label SNI kok sudah bagi-bagi 1.000 kantong minyak boka kepada masyarakat,” ungkapnya.

Parahnya, anggaran sebelumnya belum digunakan, namun pada pembahasan kemarin, Dinas Perindustrian yang merupakan pecahan dari Diskoperindag kembali mengusulkan anggaran baru untuk proses pembuatan SNI sebanyak Rp110 juta.

“Pertanyaannya, kenapa kamu usulkan lagi, padahal kami sudah akomodir di APBD Perubahan, anggarannya juga Rp110 juta,” sebutnya.
Terkait itu, Kadis Koperasi dan UKM, Karno menjelaskan, anggaran tersebut tidak digunakan kemarin, itu karena waktunya yang sangat pendek. Sedangkan untuk mendapatkan SNI, membutuhkan waktu.

Namun Rauf menilai, Kenapa getol sekali mengusulkan kemarin, di APBD Perubahan tetapi ternyata tidak bisa dilaksanakan, ini kan menyangkut perencanaan SKPD. Ini sangat berpengaruh pada out put pada program ini. Muaranya adalah bagaimana menghasilkan minyak goreng yang layak dikonsumsi oleh masyarakat dan mendapatkan lebel SNI.

“Belum ada SNI terbit, sudah dibagi-bagi kepada masyarakat. Layak konsumsi kah itu minyak Boka sekarang?” tandasnya.(ara/rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top