IGI Minta Presiden Lindungi Guru – FAJAR sulsel
News

IGI Minta Presiden Lindungi Guru

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Setelah tarik ulur yang begitu lama menyita perhatian dan membingungkan guru maupun siswa, akhirnya Presiden RI Joko Widodo mengumumkan untuk tetap melanjutkan Ujian Nasional.

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan, meski pada saat kampanye lalu Presiden Jokowi berjanji menghapuskan ujian nasional, namun tampaknya pertimbangan dari mereka yang pro UN masih lebih kuat mempengaruhi Presiden dibanding memenuhi janjinya dulu.

“Berbagai polemik pun bermunculan terkait kekuatan dan argumentasi yang mempengaruhi keputusan presiden tapi buat IGI, Itu tidak penting,”ungkap Ramli, kemarin. Hal terpenting saat ini, kata Rahim, Presiden Jokowi harus mampu melindungi guru dari intimidasi, tekanan, dan pemaksaan berbagai pihak untuk terlibat atau melakukan pembiaran dalam kecurangan pelaksaan ujian nasional.

“Presiden Jokowi harus mampu memastikan memberikan hukuman berat kepada siapapun baik gubernur, bupati, walikota, kabid, kasi, kepala UPTD, hingga kepala sekolah yang meminta apalagi memaksa guru melakukan kecurangan dalam ujian nasional,”tegasnya. Ramli melanjutkan, Presden Jokowi juga harus memastikan Mendikbud membuat sistem anti curang dalam pelaksanaan ujian nasional.

Sistem ini harus mampu memastikan guru terlindungi dari keterpaksaan terlibat dalam kecurangan. “Kelemahan terbesar ujian nasional selama ini adalah kecurangan, sehingga hasilnya pun jika digunakan sebagai data untuk pemetaan pendidikan maka dipastikan kebijakan pendidikannya salah sasaran karena basis datanya tidak akuran dan penuh kecurangan,” pungkasnya.

Harapan selanjutnya adalah UNBK harus lebih diperluas agar mampu mengurangi kecurangan. Pasalnya, menurut Ramli, selama ini UNBK telah berhasil menekan kecurangan meskipun juga belum mampu 100%. IGI berharap agar sistem nilai Integritas yang dulu dijalankan Anies Baswedan saat menjabat Mendikbud tetap dilakukan.

Namun harus jelas sanksi yang harus dijatuhkan bagi kabupaten/kota yang nilai integritasnya rendah. “Jika ujian nasional telah jujur, IGI berharap kebijakan pemerintah betul-betul berbasis data pemetaan ini,”harapnya. Diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top