Kapolres Ancam Tangkap yang Sweeping Atribut Natal – FAJAR sulsel
News

Kapolres Ancam Tangkap yang Sweeping Atribut Natal

* Fatwa MUI Bukan Hukum Positif

PALOPO — Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Inodnesia (MUI) masih heboh. Hebohnya sampai ke Kota Palopo. Fatwa yang menyebut haram bagi umat Islam menggunakan atribut non muslim jelang perayaan Natal ditanggapi di Palopo. Dari sisi hukum, fatwa tersebut bukan hukum positif. Makanya, Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono akan menangkap ormas yang turun melakukan sweeping atribut natal.

Polres Palopo telah mendapat perintah dari atasannya untuk menindak tegas ormas yang melakukan sweeping atribut Natal.
Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono SIk, menegaskan tidak memberi ruang kepada mereka yang anarkis jika melakukan sweeping atribut Natal.

”Secara hukum sweeping atribut Natal tidak dibenarkan. Terlebih jika dilakukan secara anarkis, kita pasti tindak tegas dan akan ditangkap,” tandas kapolres Palopo, Selasa 20 Desember 2016.

Sweeping atribut natal, lanjutnya, sudah jelas melanggar aturan, sehingga masyarakat atau ormas yang melakukannya sekali lagi akan ditangkap untuk diproses sesuai dengan hukum positif. ”Sejauh ini, Kota Palopo aman dari sweeping seperti itu. Kami ingatkan jangan melakukan pelanggaran dengan maksud mengganggu kamtibmas,” tandasnya.

Lanjut kapolres, lebih baik membuat masyarakat hidup tenang dan bertoleransi. ”Fatwa MUI sudah ditegaskan kapolri bahwa bukan hukum positif,” tambah dia lagi.

Sementara itu, Abdul Rahman Nur, SH, MH, pengamat hukum asal Unanda, mengatakan, secara hukum fatwa MUI tidak bisa dijadikan dasar hukum. Karena pasti bertentangan dengan konstitusi atau hukum yang tertinggi.

”Negara kita adalah negara hukum. Jadi, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum tanpa memandang agama atau ras,” tandas Maman–sapaan akrab–wakil dekan fakultas hukum Unanda, kepada Palopo Pos, Selasa 20 Desember 2016.

Jadi, kata dia, polisi cukup koordinasi dengan MUI soal fatwanya tersebut.
Yang dimaksud hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu negara. Hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif. Seperti di Indonesia yang saat ini diberlakukannya hukum KUHP perdata dan pidana.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palopo, HM Syarifuddin Daud, meluruskan maksud dari fatwa haram tentang penggunaan atribut agama lain pada saat hari raya agama tersebut.

Dikatakannya, fatwa itu dimaksudkan untuk memberikan satu pegangan kepada umat Islam agar tidak menggunakan atribut agama lain. Pasalnya, hal itu, dilarang dalam Islam. “Karena itu tidak dibolehkan dalam Islam,” ujar Syarifuddin Daud, Selasa 20 Desember 2016.

Oleh sebab itu, Syarifuddin Daud ini meminta, kepada para pengusaha di pusat perbelanjaan atau lainnya untuk tidak memaksakan karyawannya yang beragama Islam untuk memakai atribut natal.

Selanjutnya, dia berpesan kepada kepada organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk tidak melakukan sweeping ke pusat-pusat perbelanjaan.
“Jangan melakukan tindakan sendiri atau sweeping,” tegas Syarifuddin Daud.

Menurutnya, MUI mengharamkan pengunaan atribut non-muslim bagi karyawan muslim.

Fatwa itu dikeluarkan MUI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim.

Fatwa tersebut, katanya, harus dipatuhi. Pasalnya atribut keagamaan jelas dipakai sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Dalam fatwa itu ditegaskan, atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Selain itu, Ketua MUI juga berpesan agar umat Islam tetap menjaga kerukunan hidup dan memelihara harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.

Toko di Palopo Tidak Memberlakukan Aturan Atribut Natal

PALOPO—Sejumlah toko di Palopo tidak memberlakukan wajib munggunakan atribut natal untuk para karyawan. Opsal Plaza Store Palopo, salah satunya tidak memberlakukan aturan tersebut, jelas Head store Syahrial kepada Palopo Pos Selasa 20 Desember 2016.

Ia mengatakan aturan tersebut tidak diberlakukan tahun ini, dikarenakan atribut yang digunakan sudah tidak lengkap. Berbeda pada tahun lalu, pihaknya memberlakukan aturan itu, yaitu penggunaan topi natal bagi para pegawai selama masa natal. Ditempatnya hanya memasang satu macam atribut, yaitu pohon natal saja.

Bagaimana toko dan pusat perbelanjaan di Palopo? Mereka tidak terlalu jor-joran menggunakan atribut natal. Apalagi, sampai mau meminta karyawan menggunakan atribut natal. ”Kami hanya pasang satu pohon natal saja,” ujar salah seorang pemilik toko di bilangan Jalan Mangga.

Hal senada juga dilakukan di Matahari Departement Store, Sumber Musik, dan Centro Palopo. Semuanya menggunakan metode yang sama dalam perayaan natal. ”Paling hanya memasang satu macam atribut saja, yaitu pohon natal,” terangnya.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian menjelaskan bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif yang harus dieksekusi aturannya. Fatwa MUI, terang Tito, hanya bersifat internal dan imbauan kepada umatnya.

“Dari ormas juga saya imbau supaya Fatwa MUI bukan hukum positif di NKRI. Untuk itu silakan kalau mau sosialisasi dengan cara baik-baik. Tidak membuat masyarakat takut. Gunakan MUI di cabang, tapi tidak gunakan langkah sendiri-sendiri,” tegas Tito.(mg1-him-rhm/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top