Realisasi APBN Sulsel Rp16 T – FAJAR sulsel
News

Realisasi APBN Sulsel Rp16 T

APBN

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Provinsi Sulsel baru merealisasikan APBN 2016 sekitar 84,42% atau Rp16 triliun dari total Rp19 triliun lebih. Data itu tercatat sampai 13 Desember lalu, dan sisa anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp2,967 triliun atau 15,58%.

Rinciannya terdiri atas belanja barang 75,29% atau Rp5,376 triliun dari pagu Rp7,141 triliun, belanja modal 74,18% atau Rp3,7 triliun dari Rp4,998 triliun. Kemudian, belanja bantuan sosial sekitar 76,80% atau Rp37,648 miliar dari Rp49 miliar. Khusus belanja pegawai, serapannya 101,44% atau Rp6,957 triliun dari pagu Rp6,858 triliun.

Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Alfiker Siringoringo, mengenai realisasi anggaran Sulsel 2016 yang baru mencapai 84,42% terjadi karena beberapa masalah, seperti lahan serta proses tender yang lambat. “Kendala yang terjadi pada penyerapan anggaran biasanya karena hal yang itu-itu saja, seperti lahan yang belum siap, kendala teknis, dan proses tender yang lambat,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam memaksimalkan penyerapan, setiap triwulan pihaknya sudah memanggil semua satuan kerja terkait untuk membahas kendala yang menghambat. “Kami tanya apa kendalanya? terus apakah bisa diselesaikan? Saat bertemu, mereka semangat. Mereka bilang membutuhkan dananya dan bisa habis,” keluhnya.

Dengan kondisi itu, lanjut dia, jika berdasarkan pengalaman yang lalu, maksimal pencairan hingga akhir tahun hanya bisa mencapai 90%.Khusus masalah realisasi belanja pegawai yang lebih besar dari pagu, Alfiker mengaku hal itu bisa saja terjadi, karena ada kemungkinan mutasi pegawai dari daerah satu ke daerah lain yang menyebabkan bertambahnya jumlah pegawai.

Tetapi, menurutnya, secara nasional jumlah itu tidak akan berubah, dan gaji yang diberikan sudah cukup, karena kekurangan belanja pegawai di satu daerah akan ditutupi oleh belanja pegawai daerah lain yang jumlah pegawainya berkurang.”Misalnya, jumlah pegawai dulunya 100 orang, kemudian ada mutasi dan sebagainya, maka bisa jadi jumlahnya menjadi 110 pegawai. Tapi itu ditutupi secara nasional,” terangnya.

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengatakan, lambatnya penyerapan anggaran infrastruktur dari APBN terjadi akibat lambatnya proses pembebasan lahan. Apalagi, proses pembebasan lahan cukup panjang. “Tanah kan harus melalui proses, ada data dan sebagainya. Itu makan waktu 7 bulan,” singkatnya.

Menurutnya, kendala untuk pembebasan lahan merupakan masalah yang situasional, karena pada lahan yang akan dibebaskan dimiliki oleh banyak orang.”Kalau pas semuanya setuju ya langsung bisa dibebaskan, tapi kalau ada yang sudah meninggal, istrinya dua, jadi sengketa ahli warisnya, sehingga kita konsinyasi yang seperti itu,” katanya.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top