Program SPP Gratis Terancam Batal – FAJAR sulsel
News

Program SPP Gratis Terancam Batal

Dianggap Bertentangan Permendagri

PANGKEP, UPEKS.co.id — Salah satu program unggulan bupati Kabupaten Pangkep Syamsuddin Hamid, yakni SPP Gratis bagi mahasiswa terancam batal. Program ini dianggap bertentangan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. “Tidak ada jalannya.

SPP Gratis dari pemerintah itu bertentangan dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016,” sebut Muhammad Irwan, Anggota DPRD Pangkep dari Partai NasDem, kemarin. Ketua DPD NasDem Pangkep tersebut menambahkan, meskipun program SPP Gratis adalah program andalan bupati, namun jika bertentangan dengan aturan maka tidak ada jalan untuk mewujudkan. “Mau diapa? Biar visi misi kalau melanggar tidak boleh,”lanjutnya.

Terpisah, bupati Pangkep Syamsuddin Hamid mengatakan program SPP Gratis ini harus berjalan. SPP Gratis bagi mahasiswa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Kita akan carikan solusinya. SPP ini program baik, sangat dibutuhkan masyarakat. Kita harapkan ada payung hukum yang bisa menguatkan pelaksanaannya,” ucap Syamsuddin, Kamis (22/12) kemarin.

Menurut bupati dua periode itu, program SPP Gratis diterapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Pangkep yang sangat mendorong semangat pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Baik itu swasta maupun negeri. “Dulu hanya ada 11% yang mau lanjut kuliah. Sejak ada program SPP Gratis ini naik hingga 33%. Makanya kita harapkan nantinya kalau program ini jalan, kita targetkan di atas 50%,”tambahnya.

Hal senada diutarakan Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, Muslimin Yusuf. Dia mengakui akan terus mempertahankan program ini dalam RKA agar disetujui. Hal serupa diungkapkan oleh Anggota DPRD Pangkep dari Fraksi Golkar, Budiamin. Menurutnya program SPP Gratis bagi mahasiswa harus berjalan. Namun demikian, lanjut Budiamin, harus ada payung hukum yang kuat agar berjalan baik. “Untuk itu kita sarankan pihak eksekutif agar konsultasi dengan BPK. Ini program baik dan sangat dibutuhkan masyarakat,” jelas Budi. (sah/mah)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top