Pembebasan AIS Dinilai Keliru – FAJAR sulsel
News

Pembebasan AIS Dinilai Keliru

barru-bupati

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Mencuatnya kabar Pengadilan Tinggi (PT) Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang izin tambang yang mendudukan mantan Bupati Barru, Andi Idris Syukur (AIS).

Dimana, kursi Bupati Barru akan kembali diduduki oleh AIS menuai tanda tanya besar. Pasalnya, sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri, AIS diberhentikan sebagai Bupati Barru sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana hal tersebut disampaiakan oleh Prof DR H Laode Husen SH MH yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum UMI.

“Diberhentikan dangan SK Menteri diaktifkan juga harus dengan SK Menteri. Kenapa mau dibebasakan, sementara masih ada 2 proses hukum yang belum dilalui, yakni kasasi dan peninjauan kembali. Tidak boleh begitu, karena masih ada hukumnya,” ungkapnya, Minggu (25/12).

Perlu diketahui pembebasan AIS berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, Menteri Dalam Negeri harus mengaktifkan kembali atau mencabut status nonaktif. “Pasal 84 ayat 1 kan berbunyi, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan PT maka akan diaktifkan kembali. Nah sementara dilapangan AIS sudah dinyatakan bersalah dalam pengadilan pertama dengan vonis hukuman penjara 4 tahun 6 bulan.

Jadi pasal 84 ini tidak berlaku,” tegasnya. Senada, Guru Besar Fakultas UMI, Prof DR H Said Sampara SH MH mengatakan, keputusan yang keluar dari PT tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai UU. Sehingga perlu untuk ditindaklanjuti kembali. “Agar masyarakat jangan sesat informasi, Serta masyarakat tidak terpengaruh dengan opini. Ada proses dan aturan yang tentunya kita harus hargai,” terangnya. (jay/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top