Siswa Miskin Terancam Kehilangan Bantuan – FAJAR sulsel
News

Siswa Miskin Terancam Kehilangan Bantuan

1-kepala-sdn-10-manurunge-h-rony-nur-ssos-saat-memberikan-arahan-di-depan-anak-didiknya

Permintaan DPG SDN 10 Manurunge Ditolak

PENULIS : AGUSTAPA

WATAMPONE, RB—Puluhan siswa di SD Negeri 10 Watampone terancam kehilangan bantuan perlengkapan sekolah. Pasalnya, dana pendidikan gratis di sekolah itu tak kunjung cair gara-gara laporan pertanggungjawaban ditolak oleh Dinas Pendidikan. Sedikitnya 70 siswa SD Negeri 10 Manurunge terancam kehila-ngan bantuan yang bersumber dari Dana Pendidikan Gratis (DPG). Permintaan DPG sekolah ini ditolak gara-gara terlambat menyetor laporan pertanggungjawaban (LPj).

Kepala SD Negeri 10 Manurunge H Rony Nur, SSos mengatakan pihaknya mengalokasikan sebagian dana pendidikan gratis untuk pembelian alat perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu. Tapi karena LPj-nya ditolak sehingga DPG triwulan III dan IV tak kunjung cair. “Bendahara saya ke Disdik pada hari Kamis, 22 Desember 2016 untuk memasukkan LPj-nya, tapi pihak pengelola menolak untuk tidak memprosesnya dengan alasan waktu penyetoran LPj telah ditutup,” ungkap Rony Nur kepada RADAR BONE, Minggu, 25 Desember lalu.

Menurut Rony, penolakan pengelola DPG Disdik Bone tersebut sangat merugikan pihaknya. Karena semua berkas telah ditandatangani oleh siswa dan guru, tapi kenya-taannya dananya tidak ada. “Terus terang ini tidak adil. Kami hanya diberikan waktu tiga hari untuk membuat LPj, sedangnya persyaratan untuk membuat LPj sangat banyak,” ungkap Ketua K3S Kabupaten Bone itu. Rony mengakui. pihaknya telah melewati jadwal penyetoran LPj Dana Pendidikan Gratis. Itu terjadi bukan karena pihak sekolah lalai, akan tetapi berkas yang dibutuhkan memang tidak gampang.

Rony membeberkan kendala pihaknya terlambat menyetor LPj, yaitu siswa yang akan menerima bantuan dari Dana Pendidikan Gratis harus melengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan. Ba-nyak orangtua siswa yang tidak mau menandatangani berita acara penerimaan barang, karena bantuannya belum ada, sehingga harus diberikan pengertian. “Masa karena persoalan ini, sekolah yang disalahkan. Sedangkan diketahui bahwa Dana Pendidikan Gratis baru diterima setelah LPj dima-sukkan.Yang saya tau itu, dana dibelanja dulu baru dipertanggungjawabkan,” paparnya.

Pada pencairan triwulan pertama dan kedua, kata Rony pihak sekolah tidak kewalahan, karena diberi tenggat waktu yang panjang. Sementara untuk pencairan trwiulan III dan IV, sambung Rony pihaknya cuma diberi waktu tiga hari. “Tapi sayang sekali, kami hanya diberi waktu tiga hari saja,” ungkapnya.

Rony pun berharap pihak Disdik memberi kebijakan dalam pencairan DPG. “Saya minta ada kebijakan dari Disdik. Saya tidak mau nantinya dicap oleh masyarakat dan dituduh mengambil dana gratis sekolah. Padahal satu sen pun saya tidak ambil, karena dananya tidak cair disebabkan LPj ditolak oleh Disdik,” ujar kepala sekolah over ini.
Rony menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel jika permintaan pencairan DPG yang diajukan pihaknya tetap ditolak “Saya akan koordinasi, apakah pencairan DPG harus LPj dulu baru dananya cair. Jangan sampai seharusnya dana dibelanjakan dulu baru dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Rony membeberkan, jatah DPG SDN 10 Manurunge, yakni untuk triwulan III sebesar Rp7.465.000 dan triwulan IV Rp6.145.000. “Karena mengingat dananya besar, maka tidak semua dana itu diperuntukkan untuk insentif kepada guru di sekolah. Ada juga yang dialokasikan untuk bantuan kepada siswa kurang mampu berupa barang alat perlengkapan sekolah,” ungkapnya.
Diakui ada 70 siswa kurang mampu yang diberikan bantuan berupa alat perlengkapan sekolah. “Jadi di sini siswa dibelikan tas, seragam sekolah, sepatu dan lain-lainnya,” bebernya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Drs Nursalam, MPd yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya memang melakukan pembatasan dalam penyetoran LPj. Itu dilakukan karena Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) juga membatasi SKPD dalam pengusulan pencairan dana. “Dinas Keua-ngan Daerah memberikan kami batas waktu sampai tanggal 15 Desember 2016, maka dari itu sekolah yang terlambat menyetor LPj-nya, tidak bisa lagi diusulkan Dana Pendidikan Gratisnya,” ungkapnya.

Mengenai mekanisme pencairan dana, kata Nursalam sebenarnya pencairan dana dulu baru laporan pertanggungjawaban, akan tetapi untuk mempermudah pelaporan keuangan supaya tidak terjadi keterlambatan, maka didahulukan LPj baru pencairan dana.
Cuma kata Nursalam, banyak sekolah yang salah paham, LPj DPG yang diminta itu bukanlah LPj yang lengkap, melainkan rancangan pembelanjaan dana. “Jadi meski LPj-nya belum lengkap, kalau rancangannya sudah ada, kita pasti usulkan pencairan. Nanti setelah dananya cair, pajaknya juga sudah dibayar barulah LPj-nya dilengkapi,” imbuhnya.

*

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top