Nasib Guru Honorer SMA/SMK di Tangan Gubernur – FAJAR sulsel
News

Nasib Guru Honorer SMA/SMK di Tangan Gubernur

* 200 Guru Non PNS dari Palopo
PALOPO — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang satu pun kabupaten/kota yang ?menolak untuk pengalihan status SMA/SMK ke provinsi. Jika menolak, berarti bupati/walikota melanggar aturan undang-undang. Di Palopo, pengalihan guru PNS dan non PNS sudah berjalan. Datanya sudah masuk ke Provinsi. Guru non PNS dari Palopo jumlahnya sekitar 200 orang.

“Tidak boleh menolak. Aturan ini sudah lama kami sosialisasikan. ?Prinsipnya semua guru SMA dan SMK, PNS dan non PNS diserahkan ke provinsi,” tandas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad yang dihubungi, Selasa 3 Januari 2017.
Dia menambahkan, mulai 1 Januari, provinsi melakukan penataan kelembagaan, pendidik dan tenaga kependidikan.?
Khusus guru, secara bertahap guru PNS akan diredistribusi dari sekolah yang berlebih ke sekolah yang kurang.

Sedangkan guru honorer tetap dipertimbangkan sepanjang dibutuhkan oleh SMA/SMK di daerah tersebut.

“Jadi guru honorer SMA/SMK tergantung gubernur nanti. Kalau di SMA/SMK kekurangan guru, otomatis guru honorer tetap dipertahankan. Sebaliknya, bila gurunya sudah cukup, ya terpaksa dikurangi guru honorernya untuk mengurangi beban pemprov juga,” paparnya.?
Kendati pendataan 200 guru non PNS SMA/SMK jalan mulus, namun mereka tetap saja mempertanyakan kelanjutan nasib dan kontraknya. Kebijakan tersebut membuat para guru kontrak pun waswas.

Salah seorang guru non PNS mengaku sudah didata orang provinsi Sulsel. Kendati demikian, aku dia, ia masih ragu-ragu. Kendati demikian, ia pasrah dan berharap mendapatkan yang terbaik. ”Terus terang banyak teman-teman dilema dengan keadaan ini. Apakah akan tetap di SMA atapun pindah mengajar di SMP,” tambahnya.

Nurhuda, SPd, salah seorang guru honorer di SMAN 3 Palopo, menyebutkan bahwa apapun kebijakan pemerintah yang mengalihkan satuan pendidikan tingkat SMA/SMK ke provinsi secara totalitas termasuk para honorer menjadi tanggungan pemerintah provinsi.

“Kalau kami sebagai para honorer tidak ada masalah. Apapun kebijakan pemrintah. Kami yakin sudah melalui kajian-kajian yang mendalam, tidak akan mungkin merugikan masyarakatnya, termasuk honorer,” sebutnya.
Kata dia, yang didata hanya yang mengantongi surat keputusan dari wali kota. Kalau belum ada harus diurus secepatnya. Sebagai legitimasi bahwa memang mengabdi di sekolah bersangkutan di wilayah Kota Palopo.

“Kalau penggajiannya tetap dari sekolah, tapi kemungkinan dananya dari pemerintah provinsi, tidak lagi dari Pemkot Palopo, kan pemindahannya secara totalitas, jadi asal anggarannya juga dari provinsi,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo, Akram Risa, mengatakan, nantinya seluruh pembiayaan guru non PNS di bawah naungan Pemprov Sulsel.

”Seluruhnya di bawah kendali disdik provinsi, maka pembiayaan guru dan staf honorer juga merupakan wilayah provinsi. Para guru dan honorer ini juga didata oleh disdik provinsi,” tandasnya.

Jika tidak ada aral melintang pengelolaan seluruh SMA/SMK sederajat se Indonesia per 1 Januari 2017 mendatang berada di bawah naungan pemerintah provinsi.

Pengalihan tersebut, kata dia, merupakan amanat Undang-undang No:23 tahun 2014 tentang peralihan pengelolaan pendidikan menengah dari dinas pendidikan kabupaten/kota ke provinsi.

Disampaikan Akram, sesungguhnya tahap peralihan telah dimulai sejak Maret 2016 lalu. Mulai dari administratif, data kepegawaian, personalia, aset, sarana prasarana tentunya juga para guru. “Semuanya telah rampung,” tambahnya.(ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top