Awas Jeratan Hukum – FAJAR sulsel
News

Awas Jeratan Hukum

1-hl-sejumlah

ASN Berstatus Terdakwa, Gaji Harus Disetop

PENULIS : ASKAR SYAM

WATAMPONE, RB—Penerapan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, membuat mantan Kadis PU dan SDA, H Sudirman harus dinonjob dan posisinya kini diambil alih Khalil Syhab, serta gajinya dipotong 50 persen.

Mantan pejabat yang te-lah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek swakelola Tahun 2014 lalu, bukan satu-satunya oknum pejabat yang terjerat kasus hukum di Bumi Arung Palakka ini. Sejumlah pejabat lain juga terseret kasus pidana baik pidana umum maupun pidana khusus.

Dari data Badan Kepegawai-an Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone, terdapat beberapa oknum pejabat yang tersangkut kasus korupsi dana BOS seperti mantan Kepala SMPN 1 Ajangale, Abidin SPd, SMPN 1 Lapri, Syamsuddin dan SMPN 3 Lapri Nurdin Syime.

Termasuk mantan Kadis Kelautan Perikanan, A Nurman Amal dengan kasus korupsi Balai benih Ikan Kecamatan Amali, Marthen Beni dalam kasus proyek fiktif RSUD. Begitu pula dengan Ambo Sakka, Ramli, dan Muntatiah, Reskiyantu Idris selaku Direktur CV Esha Utama kasus korupsi Green House.

Ditambah 44 orang oknum pegawai negeri sipil yang pernah tersangkut pidana umum seperti narkoba, judi, asusila, penganiayaan dan lainnya. Tentu saja, oknum pegawai yang tersangkut kasus hukum juga diharapkan mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam UU ASN.

Seperti yang diungkapkan Praktisi Sosial, Rahman Arif. “Pemkab Bone harus belajar dari kasus hukum yang menjerat Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, HA Tayyeb Mappasere, ditetapkan menjadi tersangka lantaran tetap membayarkan gaji bawahannya atas kasus korupsi,” ungkapnya.

Kata dia, “Pertanyaan kemudian, apakah mereka selama ditahan tetap menerima gaji?. Ini yang perlu ditelusuri oleh kejaksaan. Karena aturannya jelas, PNS yang terlibat kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap artinya sudah divonis dan berstatus terpidana, maka tidak boleh lagi dibayarkan gaji maupun tunjangannya,” tegas Rahman.

Jangankan status terpidana, pegawai pemerintah bisa langsung diberhentikan sementara jika berstatus tersangka. Sanksi ini tercantum dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang sudah resmi diundangkan sejak 15 Januari 2014 dan menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014.
Aturan tersebut lanjut dia, tertuang dalam pasal 88 ayat 1 poin c UU ASN, yang berbunyi, PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. “Kalau PNS menjadi tersangka dan ditahan, status PNS nya diberhentikan sementara, itu bunyi UU ASN,” ungkapnya.

Hanya saja lanjut dia, seorang PNS baru diberhentikan jika sudah terbukti bersalah di pengadilan dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. “Kalau nanti terbukti tidak bersalah, nama baik dan statusnya akan dipulihkan. Pemulihan status itu dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 2, yang berbunyi pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian,” terangnya.

Terpisah, aktivis pemuda, Darmawansyah mendesak kejaksaan turun tangan (Mengusut) adanya dugaan pembayaran gaji PNS yang berstatus terpidana. “Kejari Bone harus bergerak melakukan pengusutan pembayaran gaji PNS yang pernah tersangkut kasus hukum dan langsung mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top