Banyak PNS di Torut Tambah Hari Libur – FAJAR sulsel
News

Banyak PNS di Torut Tambah Hari Libur

*Temuan Tim Sidak di Semua SKPD

RANTEPAO–Usai sudah libur panjang. Rabu, 4 Januari 2017, saatnya para pegawai menunaikan tugasnya sebagai abdi negara. Sayang, di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toraja Utara (Torut), di hari pertama masuk kantor (kemarin, red) banyak PNS menambah hari libur.

Itu terekam, saat tim sidak bentukan Bupati Torut, Kalatiku Paembonan, memerintahkan tim tersebut untuk melakukan Sidak ke semua SKPD pada hari pertama masuk kantor.

Hasilnya, ditemukan sejumlah PNS dan tenaga honor di hampir semua SKPD menambah libur. Bahkan, ketidakhadiran mereka di hari pertama masuk kantor, tidak dilengkapi keterangan.

Tim Sidak dibagi dalam tiga kelompok, untuk melakukan penyisiran di masing-masing wilayah kerja, sasarannya di SKPD. Tim I dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Setda Torut, Rede Roni Bare, Tim II dipimpin Asisten Bidang Ekbang & Kesra Setda Torut, Yorry R Lesawengen dan Tim III dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Torut, Hetty MG Dalopes.

“Sidak ini tidak hanya berlaku bagi PNS tapi juga untuk pegawai honor tetap. Hasil Sidaknya kita akan sampikan pada pak Bupati,” kata Rede Roni, disela-sela sidak, pagi kemarin.

Informasi yang dihimpun Palopo Pos, menyebutkan, Tim Sidak menemukan banyak PNS tidak masuk kantor, parahnya ada pimpinan SKPD ikut tak hadir pada hari pertama berkantor.

“Hal utama yang menambah-nambah libur bagi PNS sudah biasa terjadi, tapi tidak semuanya hanya beberapa oknum saja,” kata salah seorang PNS yang minta namanya tidak dikorankan.

Untuk itu kata pria tadi, bupati harus tegas dalam mendisiplinkan pegawainya, jika ada yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas harusnya diberikan hukuman agar ada efek jerah bagi PNS tersebut.
“Kita PNS sudah bersumpah dan berjannji untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daripada kepentingan lainnya.

Jadi kalau ada yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang jelas maka pak bupati harus memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”tegasnya.(uka/ded)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top