Dinilai Menambah Beban Masyarakat – FAJAR sulsel
News

Dinilai Menambah Beban Masyarakat

19-08-Memet-Bayar-Pajak-Kendaraan-di-Samsat-2

Kenaikan Tarif PNBP

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Rencana kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) administrasi kendaraan menjadi 100 persen yang akan diberlakukan pada 6 Januari mendatang, dinilai memberatkan masyarakat. Tak hanya itu, rencana kenaikan PNBP tersebut dipastikan sangat berdampak terhadap pasar sektor otomotif.

Kepala Wilayah Astra International (AI) Dahaitsu Indonesia Bagian Timur (IBT), Kroda Kalantara menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan PNBP akan menambah beban masyarakat. “Kami, pemain otomotif merasakan hal ini kurang positif untuk mendukung industri otomotif. Beban yang harus ditanggung konsumen jadi naik,” ketusnya, Rabu ( 4/1/17).

Kroda menyebutkan ada efek yang akan ditimbulkan dari rencana kenaikan PNBP tersebut, seperti penundaan pembelian kendaraan bermotor. Bahkan, situasi itu bisa memicu keinginan masyarakat untuk membeli mobil di delaer-dealer akan menurun. “Penurunannya tidak bisa secara langsung dihitung, karena berbarengan dengan situasi ekonomi yang belum begitu bagus. Kondisi ini seperti double negative factor.

Bahkan, bisa jadi orang beli mobil menurun. Semoga tidak turun drastis,” harapnya. Kroda mengaku kondisi tersebut akan sulit, sebab disisi lain pemerintah berupaya menambah pendapatan. Namun disisi lain, demand atau permintaaan mobil dipastikan bakal menurun. “Ya, pasti turun. Karena dampaknya kenaikan harga. Saya berharap, pemerintah bisa lebih bijak menyikapi dampak yang dapat ditimbulkan dari rencana kenaikan PNBP 100 persen itu,” ujarnya.

Senada diutarakan Owner PT Megahputera Sejahtera (MPS) main dealer resmi Suzuki R4, Andree Sulimdro. Menurut Andre, kenaikan PNBP 100 persen tersebut tentu akan menambah beban masyarakat. Olehnya itu, dalam kondisi tersebut pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk mengajak masyarakat agar tetap melakukan transaksi pembelian mobil.

“Pastinya dengan kondisi ini, kami tetap memberikan penawaran seperti pemberian diskon, akumulasi Down Payment (DP) atau uang muka,” akunya. Sementara itu, CEO Kalla Toyota, Hariadi Kaimuddin yang dimintai komentar mengaku rencana kenaikan tarif PNBP tersebut tidak terlalu genting. Meskipun bersikap pasrah, namun pihaknya mengklaim tak akan ada efek yang begitu berarti terhadap penjualan.

Hariadi menyebutkan, kebijakan tersebut tidak masalah selama penggunaannya sesuai dengan yang direncanakan yaitu untuk perbaikan sistem, Sumber Daya Manusia (SDM), kualitas pelayanan dan keselamatan lalulintas. “Sebenarnya, kalau dihitung terhadap harga mobil, efeknya tidak terlalu besar. Kami harap pemerintah menggunakan hasil itu dengan bijak,” jelasnya.

Kenaikan tarif PNBP tersebut tentunya akan berdampak terhadap kenaikan harga mobil, namun para pelaku otomotif di Sulsel belum bisa memberikan berapa jumlah kenaikan harga tersebut. Hingga saat ini masih dalam tahap kalkulasi. Mereka pun masih wait and see dan melihat bagaimana perkembangannya. Bahkan, mereka berharap pendapatan pemerintah digunakan secara bijak seperti memperbaiki infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraaan.

Agar bisa menambah mobilitas masyarakat dengan begitu otomatis dampak pada penjualan mobil kedepan juga meningkat. Terpisah, Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Sulsel menilai kenaikan tarif PNBP tersebut akan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel, AKBP Dwi Santoso mengatakan, hal yang melatarbelakangi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kenaikan PNBP ini adalah mengenai peningkatan pelayanan.

“Sudah beberapa kali mengalami perubahan mulai 2004, kemudian 2010 dan 2016 kembali terjadi revisi. Ini dilakukan pemerintah terkait peningkatan layanan. Khusus di tubuh Polri, ” jelas Dwi saat memberikan keterangan dihadapan sejumlah wartawan, Rabu (4/1/17). Dwi menuturkan, bagaimana pun juga dengan adanya perubahan era digital, makanya peningkatan layanan masyarakat harus sangat penting. Peraturan ini diterapkan setelah adanya temuan BPK.

Baik itu diintusi kepolisian maupun instansi pemerintahan. “Sehingga melalui peraturan itu, dinilai dapat menunjang peningkatan layanan. Pastinya, pemerintah pusat sudah melakukan kajian-kajian kenapa harus dilakukan seperti ini. Apabila masyasakat luas, tidak peraturan itu, kami tetap mengikuti perubahan tersebut, ” tuturnya.

Dwi mengaku, pihaknya tetap lanjutkan aturan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar memahami peraturan itu. Hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui tujuan adanya perubahan pada tarif PNBP kendaraan. “Makanya kami lakukan sosialisasi agar peraturan itu bisa berjalan dengan baik. Untuk sementara ini, apabila ada perubahan lagi muarahnya tetap dari pusat. Kami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri aturan itu, ” akunya.

Wadirlantas Polda Sulsel, AKBP Edi Purwanto menambahkan, ada hal-hal yang memang tanpa sadar dilakukan masyarakat dari biasa menjadi biasa. Sehingga, memang butuh peningkatan pelayanan. Agar supaya dengan kemajuan era saat ini, bisa ditunjang dengan peningkatan layanan. Lebih jauh Edi mengatakan, butuh dilakukan sosialisai agar masyarakat tidak kaget dengan kenaikan PNBP ini.

Karena setelah PP 50 Tahun 2010 direvisi menjadi PP 60 Tahun 2016, tarif PNBP itu akan naik 100% bahkan lebih baik roda dua maupun empat. Adapun tarif PNBP Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebelumnya untuk roda 2/3 baru dan perpanjang tarifnya Rp50.000, STNK roda 4/lebih baru dan perpanjang Rp75.000. Namun setelah ada aturan baru, mulai 6 Januari 2017 mengalami perubahan tarif. PNBP STNK roda 2/3 baru dan perpanjang naik menjadi Rp100.000, STNK roda 4/lebih baru dan perpanjang naik Rp200.000. “Untuk pengesahan STNK, awalnya tidak ada tarif.

Setelah peraturan pemerintah 50 tahun 2010 direvisi keperaturan pemerintah 60 tahun 2016 dikenakan tarif Rp25.000 untuk roda 2/3 dan Rp50.000 untuk roda 4/lebih,” ucapnya. Kemudian, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), sebelumnya untuk roda 2/3 dan roda 4/lebih masing-masing Rp25.000. Saat ini kata Dwi, mengalami perubahan. Untuk STCK roda 2/3 tarif Rp25.000 dan STCK R4/lebih naik Rp50.000. Sedangkan PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) roda 2/3 sebelumnya Rp30.000, roda 4/lebih Rp50.000.

Tahun depan untuk TNKB roda 2/3 naik Rp60.000, roda 4/lebih naik Rp100.000. “Untuk tarif PNBP kendaraan mutasi keluar daerah untuk roda 2/3 dan R4/lebih sebelumnya masing-masing Rp75.000. Nanti, PNBP mutasi keluar daerah untuk roda 2/3 naik Rp150.000 dan roda 4/lebih naik Rp250.000, ” terangnya. Kemudian lanjutnya, tarif PNBP Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sebelumnya untuk roda 2/3 yang baru dan ganti kepemilikan masing-masing Rp80.000. Untuk roda 4/lebih yang baru dan ganti kepemilikan masing-masing Rp100.000.

“Tapi mulai tahun depan, PNBP BKPB untuk roda 2/3 yang baru dan ganti kepemilikan naik menjadi Rp225.000. Sedangkan, untuk roda 4/lebih yang baru dan ganti kepemilikan naik Rp375.000, ” jelasnya Tak hanya itu lanjut Edi, saat ini untuk pemesan nomor kendaraan bermotor atau plat pilihan atau yang biasa disebut nomor cantik, juga akan dikenakan tarif PNBP.

Padahal sebelumnya tidak dikenakan biaya. “Untuk pilihan nomor 1 angka tidak ada huruf PNBPnya Rp20 juta dan kalau ada huruf Rp15 juta. Pilihan nomor 2 angka, tidak ada huruf Rp15 juta dan ada huruf Rp10 juta. Pilihan 3 angka tidak ada huruf Rp10 juta dan ada huruf Rp7,5 juta, pilihan 4 angka tidak ada huruf Rp7,5 juta dan ada huruf Rp5 juta, ” lajutnya. Edi menambahkan, adapun tarif PNBP STNK-LBN untuk roda 2/3 yang baru dan perpanjang masing-masing Rp100 ribu, untuk roda 4/lebih yang baru dan perpanjang masing-masing Rp200 ribu.(nda-jay/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top