Taufik: Selama Ini Dapat Tunjangan Daerah – FAJAR sulsel
News

Taufik: Selama Ini Dapat Tunjangan Daerah

Jabatan

* 40 PNS Pengelola Barang dan Jasa Apresiasi Tunjangan Jabatan Fungsional

PALOPO — PNS pengelola barang dan jasa di Palopo mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kerja. Hanya saja, kemungkinan mereka belum bisa mendapatkan tunjangan tersebut.

”Mereka selama ini hanya mendapatkan tunjangan dari daerah. Tapi tidak tahu kalau ke depannya. Lebih banyak rangkap jabatan struktural,” ujar Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Palopo, Taufik, Selasa 3 Januari 2017, lalu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pemerintah memandang perlu memberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya.

Besarnya tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu: pengelola pengadaan barang/jasa madya diberi tunjangan Rp1.150.000, pengelola pengadaan barang/jasa muda diberi tunjangan Rp876.000, kemudian pengelola pengadaan barang/jasa pertama diberi tunjangan Rp493.000.

Menurut Perpres ini, pemberian Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2016 itu.

Taufik menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi atas kebijakan pemerintah terhadap peningkatan tunjangan bagi PNS pengelola barang dan jasa. ”Untuk Kota Palopo sendiri PNS pengelola barang dan jasa itu ada sekitar 40-an orang. Namun masih belum jabatan fungsional, bahkan di Sulsel ini cuma ada satu yang jabatan fungsional selebihnya rangkap dengan jabatan struktural lainnya,” katanya.

Mereka ini kemungkinan besar tidak bisa menerima tunjangan tersebut. ”Jadi selama ini mendapatkan tunjangan daerah saja,” sebutnya, lagi.
Meskipun demikian, para pengelola barang dan jasa yang ada di Kota Palopo sudah bersertifikasi. Mereka tersebar di seluruh SKPD. Ada yang bejumlah dua dan ada yang satu orang.(ich/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top