Luthfi: Jangan Utamakan Isi Tas – FAJAR sulsel
News

Luthfi: Jangan Utamakan Isi Tas

Lthfy

* Parpol Bertanggung Jawab Siapkan Kader Terbaik

JAKARTA — Bercermin dari kasus yang terjadi pada bupati Klaten menyisahkan banyak “PR” yang harus dibenahi dalam sistem pemilihan kepala pemerintahan di negeri ini. Operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Klaten Sri Hartini serta tujuh orang lainnya, harus jadi perhatian parpol. Partai politik harus siapkan kader terbaik. Jangan hanya utamakan popularitas dan isi tas.

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri dari Fraksi NasDem asal Sulsel, Luthfi A Mutty, mengungkapkan kalau sejatinya yang bertanggungjawab terjadinya penyimpangan sistem dalam pemerintahan adalah partai politik.

Parpol, kata Luthfi, sering kali mengabaikan faktor kualifikasi, kompetensi, dan track record seseorang. “Yang diutamakan adalah popularitas, elektabilitas dan isi tas. Mantan perampok sekalipun jika populer, elektabilitasnya tinggi dan isi tasnya penuh pasti akan diusung.

Jadi parpol adalah institusi yang paling bertanggung jawab atas kerusakan pemerintahan karena dikendalikan oleh orang-orang yang tidak kualified, tidak kompeten dengan track record yang tidak jelas,” jelasnya, kepada Palopo Pos, Kamis 5 Januari 2017.

Di sisi lain, lanjut mantan bupati Luwu Utara dua periode ini, partai tidak bisa terlalu berharap pada kecerdasan rakyat dalam memilih. Karena sebagian besar dari mereka masih tersandera oleh kepentingan perut.
Memang sejatinya semua pertai berusaha menang pilkada.

Tapi, partai tidak boleh melupkan tanggungjawabnya yang oleh UU berwenang melakukan fungsi rekrutmen. Tetapi, perlu diingat bahwa fungsi rekrutmen tidak berdiri sendiri. Fungsi itu harus dijalankan paralel dengan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi. Dalam fungsi inilah parpol bisa menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah.

Dalam alam demokrasi, semua orang sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Sementara dalam proses pemilihan pemimpin politik (presiden dan kepala daerah) melalui 2 tahapan.

Tahap I adalah tahapan seleksi oleh parpol. Dalam tahap ini parpol yang paling bertanggung jawab untuk menyeleksi calon terbaik dengan kualifikasi, kompetensi, dan track record yang terbaik untuk diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih. Tahap II rakyat harus cerdas memilih calon terbaik karena keputusan akhir ada pada rakyat.

Dari kasus politik dinasti di Klaten, seperti diketahui kalau selama 20 tahun terakhir, pemerintahan di Klaten hanya dikendalikan oleh segelintir orang. Dimana, mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, pernah menjabat bupati Klaten pada periode 2000-2005. Pada dua periode perikutnya, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015, Sunarna yang menjabat bupati dengan Sri Hartini sebagai wakilnya.

Kemudian setelah Sunarna selesai menjabat dua periode dan tak bisa maju lagi, ‘giliran’ Sri Hartini yang naik sebagai bupati dan posisi wakil bupati diisi oleh istri Sunarna, Sri Mulyani. Pasangan Sri Hartini-Sri Mulyani rencananya akan menjabat sebagai pasangan bupati dan wakil bupati dari 2016-2021 nanti.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai bahwa dinasti politik di Indonesia adalah salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaan.

“Dinasti politik di Indonesia dan kaitannya dengan korupsi, agak signifikan, kalau tidak bisa dikatakan relatif signifikan, kaitannya dengan korupsi. Karena memang karakter dinasti politik di Indonesia, dia hadir dengan mengabaikan integritas, kompetensi, dan kapasitas, ketika mereka dinominasikan untuk merebut suatu kekuasaan atau sebuah posisi publik,” kata Titi.

Alhasil, mereka yang diajukan sebagai calon kepala daerah dari dinasti politik, menurut Titi, tak melalui proses kaderisasi, rekrutmen yang demokratis, atau proses penempaan aktivitas politik yang terencana, sehingga kandidat yang muncul pun sekadar ‘untuk memperkokoh kekuasaan’.(idr/ary)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top