Paling Banyak Urus Perpanjangan Pajak Capai 646 – FAJAR sulsel
News

Paling Banyak Urus Perpanjangan Pajak Capai 646

* Warga Mengantre di Samsat Palopo

PALOPO — Demi mendapat tarif lama untuk pengurusan surat-surat kendaraan, warga Palopo rela mengantre di halaman Samsat Palopo, Kamis 5 Januari 2017. Mereka rela berlama-lama menanti pelayanan karena kenaikan biaya pembuatan dan perpanjangan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga tiga kali lipat akan berlaku mulai Jumat 6 Januari 2016.

Ya, hari ini, PP No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri resmi berlaku di seluruh Indonesia. Sehari mau berlaku, kantor Samsat Palopo dipadati masyarakat. Sejak buka hingga tutup, kantor yang berada di Jalan Andi Kambo sesak.

Warga berbondong-bondong mengurus perpanjangan pajak dan urus SIM.
”Saya harus datang pagi. Biar cepat dilayani. Tapi, tetap saja kebagian antrean,” ujar salah seorang warga dari Perumnas, kepada Palopo Pos, kemarin.

Kepala Samsat Palopo, Ipda Muh Idris, mengatakan, yang paling banyak diurus oleh masyarakat di hari terakhir berlakunya PP No.50 Tahun 2010 adalah perpanjangan pajak. Ada 646 pengurus pajak yang terdaftar. Paling banyak mengurus perpanjangan pajak motor yaitu 507. Sedangkan yang mengurus perpanjangan pajak mobil sebanyak 139. Totalnya 646.

“Yang paling banyak diurus juga adalah pengurusan SIM. Ada 50 lembar. Rata-rata mengurus SIM C untuk pengendara roda dua. Kalau BPKB dan nomor kendaraan pilihan, itu nihil,” ujar pengganti Iptu Ahmadin ini.
Menurut Ipda Muh Idris, kemarin, masih berlaku tarif lama sesuai PP No.50 Tahun 2010. Makanya, masyarakat yang sudah mengetahui hal tersebut buru-buru ke kantor Samsat.

Dijelaskannya, Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2016 telah mengundangkan PP No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017, hari ini.

Terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif penerbitan dan Pengesahan STNK, Penerbitan STCK, mutasi, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, Penerbitan STNK LBN dan Penerbitan TNKB LBN.

Kenaikannya cukup tinggi, untuk penerbitan STNK roda dua atau tiga, PP lama hanya Rp50 ribu, sekarang tarifnya Rp100 ribu. Kalau untuk perpanjangannya PP lama cukup bayar Rp50 ribu, kalau sekarang bayar Rp100 ribu.

Sementara itu, untuk penerbitan STNK untuk roda empat atau lebih, kalau PP lama cukup bayar Rp75 ribu, sekarang bayar Rp200 ribu demikian pula perpanjangannya, harus bayar Rp200 ribu.

Untuk penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah. PP terdahulu surat mutasi keluar daerah hanya Rp75 ribu untuk semua jenis kendaraan, sekarang tarifnya Rp150 ribu untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga serta kendaraan bermotor roda empat atau lebih mencapai Rp250 Ribu.

Demikian juga dengan penerbitan RNKB Pilihan.
Jika dulu tidak bayar sekarang tarifnya mencapai Rp20 juta. Untuk NRKB pilihan satu angka yang tidak ada huruf di belakang (blank) tarifnya Rp20 juta, sedangkan yang ada huruf di belakang tarifnya Rp15 juta.

Jika ingin NRKB pilihan dua angka, kalau tidak ada huruf dibelakang (blank) harus bayar Rp15 juta. Jika tidak ada huruf di belakang bayar Rp10 juta. Sedangkan NRKB pilihan tiga angka tidak ada huruf di belakang (blank) bayar Rp10 juta, ada huruf di belakang tarifnya Rp7,5 juta.

Kalau NRKB Pilihan Empat Angka, tidak ada huruf di belakang (blank) tarifnya Rp7,5 juta, sedang yang ada huruf di belakang hanya Rp5 juta.
“Ke depan, kita akan tingkatkan pelayanan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang melakukan pengurusan.

Dan saya akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan STNK, SIM, TNKB sebelum berkurang,” ucap Ipda Muh Idris yang baru empat hari menjabat sebagai kepala Samsat.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Palopom Alfri Jamil, kepada Palopo Pos, mengatakan, kenaikan tersebut cukup memberatkan masyarakat. Seharusnya perlu dikaji. Kendati demikian, legislator asal partai PDIP ini meminta pelayanan di Kantor Samsat harus ditingkatkan.

“Kita juga ingin ada keterbukaan di kantor Samsat soal jumlah kendaraan yang masuk di Kota Palopo yang mengurus STNK. Termasuk berapa bagi hasil pajak antara propensi dan daerah,” ucapnya.

Suparni Sampetan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Tenaga Keraja Tana Luwu (YLKI-TK), mendesak pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tertanggal 6 Desember 2016. PP tersebut terkait kenaikan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor yang akan berlaku pada 6 Januari 2017.

Spartan mengkritik alasan Menteri Keuangan, Sri Mulyai tentang kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, inflasi merupakan alasan yang kurang tepat untuk kenaikan STNK dan BKPB. Pasalnya, STNK dan BPKB merupakan pelayanan publik bukan produk jasa komersial.

“Jadi dibatalkan saja,” kata Spartan. Ia berpendapat, menkeu dapat menggunakan alasan inflasi jika produk tersebut termasuk produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefid atau produk yang dikelola BUMN. Menurut dia, kenaikan tersebut juga menjadi kurang seimbang jika tak dibarengi dengan peningkatan pelayanan.

Spartan menilai pelayanan pengurusan STNK dan BPKB masih sering dikeluhkan masyarakat. Kenaikan itu harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan saat prosea pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB.(ara/ary)
H. PENERTIBAN RNKB PILIHAN
1. NRKB Pilihan Satu Angka
– Tidak ada huruf di belakang (blank) Rp20 Juta
– Ada huruf di belakang Rp15 Juta

2. NRKB Pilihan Dua Angka
– Tidak ada huruf dibelakang (blank) Rp15 Juta
– Ada huruf di belakang Rp10 Juta

3. NRKB Pilihan Tiga Angka
– Tidak ada huruf dibelakang (blank) Rp10 Juta
– Ada huruf di belakang Rp7,5 Juta

4. NRKB Pilihan Empa Angka
– Tidak ada huruf dibelakang (blank) Rp7,5 Juta
– Ada huruf dibelakang Rp5 Juta

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top