Pembebasan Lahan Dianggarkan Rp21,2 Miliar – FAJAR sulsel
News

Pembebasan Lahan Dianggarkan Rp21,2 Miliar

06-01-F-Memet-Pasar-Mandai-Akan-Dibebaskan

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Ada lima lokasi yang menjadi prioritas pembebasan lahan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun ini. Anggarannya melalui Bagian Pertanahan senilai Rp21,2 miliar.

Sebelumnya, Bagian Pertanahan mengusulkan pembebasan lahan lanjutan perluasan Pasar Mandai Rp4 miliar dan akses jalan masuk lokasi pengelolaan sampah Tamalanrea Rp3 miliar.

Namun, itu dicoret dan anggarannya dialihkan untuk tambahan pengadaan lahan pembangunan kantor pembangkit listrik tenaga sampah, tambahan pengadaan lahan RPH dan tambahan pengadaan lahan jalan akses masuk TPA.

Kepala Bagian Pertanahan Pemkot Makassar, Armin, Selasa 27 Desember, mengatakan, ada beberapa usulan yang dicoret dan anggarannya dialihkan ke program lain.

Masing-masing; pengadaan lahan rencana pembangunan kantor pembangkit listrik tenaga sampah, dari usulan Rp5 miliar menjadi Rp8 miliar, untuk 3 hektare lahan. Pengadaan lahan RPH dari Rp5 miliar ditambah menjadi Rp8 miliar untuk luas lahan tiga hektare.

Lalu, pengadaan kantor kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Mamajang Rp1,5 miliar. Akses jalan masuk ke TPA Tamangapa Antang Rp2 miliar, serta rencana Jalan Romang Tangaya Rp1,7 miliar.

“Tetap kita perhatikan prinsip kehati-hatian. Makanya, di TPA kita tidak tuntaskan karena masih ada lahan yang belum ada penyelesaian di tingkat pemiliknya. Kita juga tidak mau bersoal di kemudian hari,” jelasnya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir mengatakan alokasi pembebasan lahan di tahun 2017 tergolong minim, apalagi ada beberapa kelurahan termasuk dinas yang belum memiliki kantor. Ia menyarankan agar pembangunan gedung-gedung kantor pemerintahan tidak usah menggunakan fasum/fasos. Lebih baik, kata dia, fasum/fasos yang ada dijadikan RTH, apalagi presentase RTH Makassar masih sangat minim, jauh dari standar.

Dia juga mengingatkan pemkot untuk hati-hati dalam melakukan pembebasan lahan. Sebab, kata dia, pengalaman selama ini banyak lahan milik pemkot yang digugat, belum lagi kepemilikan sertifikat ganda. Sehingga, perlu kehati-hatian dalam melakukan verifikasi. (met/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top