Tim Pemeriksa Bergerak – FAJAR sulsel
News

Tim Pemeriksa Bergerak

1-hl

PNS Terpidana, Gaji Disetop

PENULIS : ROSDIANA SULJA

WATAMPONE, RB—Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupatan Bone bersama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bone telah membentuk Tim Pemeriksa untuk memproses sanksi oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang ‘berkasus’ atau terjerat hukum korupsi maupun pidana.

“Untuk pegawai pernah dan sementara tersangkut kasus korupsi telah kami berikan sanksi berupa pemecatan maupun pemotongan gaji,” ungkap Ds HA Islamuddin, Kepala BKPSDM Kabupaten Bone saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 4 Januari lalu.

Dia pun menyebutkan sejumlah nama PNS berkasus yang telah di-sanksi seperti mantan Kadis PU dan SDA, H Sudirman telah dinonjob dan dipotong gajinya sebesar 50 persen sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek swakelola.

“Begitu pula dengan A Nurman Amal juga sudah disetop gajinya dan sementara proses pemecatannya diusulkan ke pre-siden,” terang Islamuddin.
Bahkan terpidana kasus korupsi proyek fiktif RSUD, Marthen Beni yang saat ini berada di balik jeruji besi telah keluar SK pemecatan tidak dengan hormat. Termasuk terpidana kasus dana BOS, mantan kepala SMPN 1 Ajangale, H Abidin SPd juga tidak luput dari sanksi tegas berupa pemecatan sesuai UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

“Mantan Kepala SMPN 1 Lapri, Syamsuddin dan Kepala SMPN 3 Lapri Nurdin Syime, selain dinonjob juga gajinya telah dipotong 50 persen. Untuk usulan pemecatannya ditetapkan setelah ada putusan inkraft,” jelasnya.
ASN terpidana korupsi lainnya seperti Ambo Sakka, Ramli, Muntatiah juga dalam proses pemberian sanksi berat dan telah dilakukan penyetopan pembayaran gaji. Sementara 44 orang oknum PNS yang pernah tersangkut kasus pidana, kata Islamuddin, pihaknya telah membentuk Tim Pemeriksa dan meminta data dari Kejaksaan Negeri Bone sebagai dasar penentuan sanksi.

“Data dari Kejaksaan akan dikaji tim pemeriksa dan akan membuat laporan hasil pemeriksaan untuk menetapkan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010,” katanya.
Mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap ASN berkasus itu, ditetapkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Ada tiga jenis hukuman disip-lin seperti sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis, sanksi sedang dengan penundaan gaji berkala selama setahun, penurunan kenaikan pangkat serta sanksi berat berupa pemecatan tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Pekan ini Tim Pemeriksa mulai bekerja dan diharapkan bisa segera merampungkan tugasnya dalam waktu sesingkat-singkatnya,” imbuh Islamuddin.

Sementara Kepala Seksi Pidana Khusus (kasi Pidsus) Kejari Bone, Abdul Malik SH MH yang dikonfirmasi mengenai ASN Bone yang berkasus, membenarkan adanya permintaan data dari Pemkab Bone. “Memang ada permintaan data dar Pemkab dan kami telah serahkan baik PNS yang tersangkut pidana khusus maupun umum,” imbuhnya.

Menanggapi banyaknya oknum PNS berkasus, Aktivis Pemuda Bone, Darmawansyah menegaskan, Kejari Bone tidak boleh sekadar menyerahkan data.
“Berdasarkan data PNS yang berkasus hukum itu, maka penyidik Kejari Bone harus mengusut apakah penyetopan gaji dilakukan sejak penetapan tersangka atau baru dilakukan akhir-akhir ini,” ungkapnya.

RADAR BONE

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top