Disnakertrans Perketat Pengawasan TKA – FAJAR sulsel
News

Disnakertrans Perketat Pengawasan TKA

MALILI–Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Luwu Timur (Lutim) memerketat pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di wilayah Bumi Batara Guru.

Kepala Bidang Tenaga Kerja (TK) Disnakertrans Lutim, Drs Bambang Andi Acang, mengatakan bahwa bentuk pengawsan yang dilakukan dinas tenaga kerja ini menyangkut banyak TKA masuk di Luwu Raya. Sementara di Lutim sendiri, kata Bambang bisa dibilang daerah penghasil TKA terbanyak.

“Di Lutim, ada 14 perusahaan yang mempekerjakan TKA, tentunya dengan banyak perusahan ini tingkat pengawasanpun juga ikut diperketat,”kata Bambang Andi Acang Kepada Palopo Pos, Rabu 11 Januari kemarin.

Menurut Bambang, tekait pengawasan TKA ini, dirinya mengaku akan membentuk satu tim pengawasan dengan melibatkan pihak-pihak terkait didalamnya.

Fungsinya nanti akan aktif melakukan pendataan terhadap TKA yang bekerja di 14 perusahan.
Adapun perusahan tersebut terlepas dari PT. Vale Tbk, sebut Bambang diantaranya PT BK, PT Smek, PT Tarakindo, PT Thiess, PT Atmeth, Parker, Hatch, Outotec, Relogika, Heksindo, Explora, Indo Straits.

Dikatakannya bahwa, kesemua perusahaan ini yang memepekerjakan TKA akan didata, terkhusus dokumen kelengkapan kerja dan tempat tinggal sementara.

“Seperti yang akan Kita lihat adalah dokumen kerja diantaranya rencana pengunaan TKA izin memepekrjakan tenaga asing IMTA yang dikeluarkan Kementrian Tenaga Kerja dan Kartu Izin Tinggal Semntara (KITAS) yang dikeluarkan imigrasi,”katanya.

Jauh dikatakan Bambang, bahwa tidak hanya pada pemeriksaan dokumen.
“Adapun yang akan kita lakukan, pertama mendesak pengunaan TKA agar kiranya bisa intens melaporkan pekerja ke tingkat daerah yakni Disnaker. Sebab jika ditemukan ada yang tidak lengkap akan dikenakan sanksi administrasi,”bebernya.

“Jika ada temuan dan perusahaan tidak melaporkan pekerja tersebut akan disuruh keluar dan perusahanya di blaclist tidak bisa mempekerjakan tenaga kerja asing lagi. Merujuk dengan Pasal 42 ayat 2 tentang perusahaan atau perseorangan yang dilarang memepekrjakan TKA.

Untuk sanksi pidananya ada di pasal 185 Minimal 1 tahun sampai dengan 4 tahun dan denda Rp100 juta sampai Rp400 juta,”tutup Bambang.(krm/ded)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top