Kuota Haji Bertambah 1.444 Orang – FAJAR sulsel
News

Kuota Haji Bertambah 1.444 Orang

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Kuota jamaah haji Indonesia tahun 2017 dipastikan bertambah. Indonesia juga mendapat tambahan 10 ribu kuota dari Pemerintah Arab Saudi. Bahkan, kuota haji Indonesia juga kembali normal menjadi 211 ribu orang.

Penambahan kuota tersebut juga menjadi angin segar bagi masyarakat Sulsel. Pasalnya, dari total 10 ribu kuota tambahan itu, Provinsi Sulsel mendapat jatah sebanyak 1.444 orang. Bahkan, kuota jamaah Sulsel juga kembali normal 5.777 orang. Sehingga, jumlah kuota untuk Sulsel secara keseluruhan menjadi 7.221 orang.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Sulsel, H Abdul Wahid Tahir mengatakan, penambahan kuota tersebut berimplikasi positif bagi seluruh provinsi, termasuk Sulsel.

“Penambahan kuota ini secara otomatis juga akan berimplikasi pada berkurangnya waktu waiting list atau lamanya daftar tunggu, termasuk Sulsel yang secara nasional saat ini menempati urutan teratas dalam hal jumlah waiting list,” katanya, Kamis (12/1/17).
Kemenag Sulsel, lanjut Wahid, akan segera melakukan langkah strategis dalam menyikapi dan menindaklanjuti kondisi terbaru tersebut, dan akan berkoordinasi dengan pihak Dirjen PHU di Kemenag Pusat, utamanya yang terkait dengan tambahan kuota 10 ribu tersebut.

“Kami akan berusaha keras agar pembagiannya bisa disesuaikan menurut daerah atau provinsi yang daftar tunggunya paling lama,” jelasnya.

Sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan bahwa kuota jamaah haji Indonesia tahun ini naik 52 ribu sehingga menjadi 221 ribu. Presiden juga mengatakan bahwa pengumuman kuota ini menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Abdul Djamil menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan berbagai persiapan penyelenggaran ibadah haji 2017. Persiapan itu bahkan sudah dilakukan sejak akhir tahun 2016 lalu.

Masih dalam rangka persiapan, Djamil mengaku akan fokus pada tiga hal. Pertama, pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan DPR RI.

Setiap tahun, BPIH dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Hasil pembahasan antara kedua belah pihak ini kemudian dibawa ke Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH.

“Fokus kedua terkait persiapan kegiatan dalam negeri yang meliputi: pelunasan, konsolidasi dengan pihak terkait, persiapan embarkasi, manasik haji, dan lainnya,” terangnya di Jakarta.

Sedangkan, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis menyambut baik kenaikan kuota haji Indonesia. Hal itu diharapkan akan dapat mengurangi antrean jamaah yang sudah demikian panjang.

Namun demikian, Sri mengatakan bahwa penambahan kuota akan memberikan tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama pada penyelenggaraan haji tahun ini. “Pertama, jumlah petugas harus mencukupi untuk memastikan layanan yang kita berikan sudah sesuai dengan kontrak,” ujarnya.

Menurutnya, semakin banyak jamaah yang dilayani tentu akan semakin banyak membutuhkan petugas. Keberadaan petugas dibutuhkan untuk memastikan agar setiap layanan yang diberikan kepada jemaah sudah sesuai dengan kontrak, baik yang terkait katering, transportasi, akomodasi, dan lainnya.

Tantangan kedua, lanjut Sri, adalah penempatan jamaah haji di Mina. Ia memastikan kalau kondisi di Mina akan lebih padat seiring kembalinya normalnya kuota haji. Apalagi, Indonesia mendapat tambahan sebanyak 10 ribu. dan juga apabila terdapat tambahan penempatan jemaah haji kita di tenda yang berada di kawasan Mina Jadid (manthiqatu-dhil).

Tantangan ketiga terkait harga sewa hotel. Kenaikan kuota menurut Sri Ilham akan berimplikasi juga pada potensi kemungkinan meningkatnya harga sewa akomodasi. Sebab, persaingan dengan negara-negara lain akan lebih ketat khususnya di Madinah. “Penempatan di hotel Markaziyah akan berebut dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Terkait tantangan ini, Sri mengaku saat ini sedang menyusun perencanaan untuk kebutuhan penyediaan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Di samping itu, tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga sedang membuat dan menyempurnakan regulasi-regulasi yang dibutuhkan, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA), Keputusan Dirjen, dan SOP yang terkait penyediaan layanan akomodasi, katering dan transportasi di Arab Saudi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

“Kami juga akan segera mengusulkan plafon biaya layanan di Saudi sesuai dengan hasil penjajakan harga di Saudi untuk disampaikan ke DPR,” tegasnya.(eky/rif)

UPEKS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top