Kadis Berselisih Soal PTSP – FAJAR sulsel
News

Kadis Berselisih Soal PTSP

MAKASSAR,UPEKS.co.id — Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkendela. Stakeholder terkait masih berselisih pendapatan dalam penerapan PTSP.

Misalkan, Dinas Penataan Ruang Makassar yang masih menahan pejabat teknisnya agar diperbantukan (BKO) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Kepala Dinas Penataan Ruang Makassar, Ahmad Kafrawi mengatakan, persoalan BKO menyesuaikan dengan petunjuk walikota. Jika walikota mengharuskan ada BKO maka akan diterapkan.

“Pokoknya kalau petunjuk walikota harus BKO, maka itu yang jadi,” kata Kafrawi.
Menurutnya, dia masih memikirkan penerapan PTSP, sebab pejabat yang berada disana merupakan pejabat baru. Pejabat baru pasti masih bingung dalam penerapan pola PTSP.

Pembentukan polanya tentu sesuai pentunjuk walikota dan pola tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.
Kepala DPM-PTSP Makassar, A Bukti Djufrie mengakui, ada SKPD teknis yang masih tidak rela mem-BKO-kan pegawai teknis mereka. SKPD teknis tersebut berkeinginan harus ada rekomendasinya.

“Padahal, tidak ada pengurusan izin di SKPD teknis. Kajian teknis, retribusi dan target dialihkan ke perizinan,” kata Bukti.
Aturan tersebut, katanya, sesuai Permendagri No 100/2016 tentang pedoman nomenklatur DPM-PTSP provinsi dan kabupaten/kota.

DPM-PTSP, lanjutnya, sudah memiliki struktur perangkatnya. Sisa, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi perangkat tersebut.
Aturan itu memberikan kewenangan kepada DPM-PTSP untuk membentuk tim teknis. Walikota pun sudah memberikan disposisi ke DPM-PTSP untuk memenuhi kebutuhan tim teknis.”Kita sudah serahkan ke BKD untuk dibuatkan SK,” katanya.

Dia menambahkan, tiga retribusi beralih ke DPM-PTSP pada tahun ini. Retribusi itu berasal dari tiga SKPD teknis, yakni Dinas Perdagangan, Dinas Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan. Targetnya sebesar Rp53 miliar. (rul/ris)

UPEKS

loading...
Click to comment
To Top