13 Aset Pemda Masuk di Kawasan Terlarang – FAJAR sulsel
News

13 Aset Pemda Masuk di Kawasan Terlarang

*Komisi II DPRD Wacanakan Pembebasan

BURAU–Ternyata sebanyak 13 aset Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur (Lutim) saat ini berdiri di atas kawasan terlarang, yakni di lokasi Hutan Lindung. Padahal, bangunan-bangunan tersebut dibangun menggunakan APBD Provinsi Sulsel dan Daerah serta APBN.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, di Kecamatan Burau ada 5 sekolah yang masuk kawasan sementara data dari Dinas Kesehatan ada 8 aset yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan Cagar Alam. Itu terungkap dalam rapat Komisi II DPRD Lutim, Rabu 18 Januari 2017.

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II, Sukman Sadike, beserta Sekertaris Komisi II, Pieter Ka’pe Parrangan, yang diikuti oleh Pihak Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Bidang Aset dan Camat.

“Saya sering menggunakan motor trail untuk meninjau pembangunan yang berada di wilayah Kecamatan Wotu. Ini dikarenakan medan yang sangat berat. Ini lakukan agar jangan terkesan ada pembiaran dan berlarut larut sehingga berimplikasi terhadap hukum,” ungkapnya.

Sukman meminta, agar Pemda khususnya bidang aset menginventarisasi semua aset-aset daerah yang dikerjakan dengan menggunakan APBD daerah maupun provinsi serta APBN yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan berbasis data terbaru termasuk konsesi PT. Vale.

Sebab, semua bangunan yang dibangun di atas lahan Hutan Lindung, sudah termasuk pelanggaran.

Senada dengan itu, Pieter Ka’pe Parrangan mengatakan, persoalan tersebut tentunya akan dikonsultasikan dengan Dirjen Planologi, agar supaya kawasan hutan tersebut dilepas demi kepentingan rakyat.

“Olehnya itu semua data yang dipersiapkan baik foto dan luas area hutan lindung yang rencana akan dibebaskan harus dipersiapkan dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Dirjen Planologi Kehutanan, untuk bersama sama menemui Menteri Kehutanan, tentunya dengan persetujuan pimpinan eksekutif dan legislatif. Semua ini kami lakukan agar pembebasan lahan bisa secepatnya terlaksana demi kepentingan rakyat,” beber Pieter Ka’pe Parrangan.(mg10/ded)

PALOPO POS

loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top