Wali Kota Bahas Pelayanan BPJS Kesehatan – FAJAR sulsel
News

Wali Kota Bahas Pelayanan BPJS Kesehatan

-Pada Sosialisasi BPJS Kesehatan Makassar

PALOPO — BPJS Kesehatan Makassar melakukan silaturahmi di ruang kerja Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH, Kamis 19 Januari 2017. Pertemuan tersebut bertujuan membentuk forum komunikasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengenai pelayanan BPJS Kesehatan.

Kepala Divisi Regional IX BPJS Kesehatan, dr Mariamah, M.Kes dalam pertemuan tersebut mengungkapkan harapan divisi regional IX BPJS Kesehatan yakni untuk meningkatkan sinergi kepada Pemkot Palopo dalam sosialisasi peningkatan pelayanan dalam program kesehatan BPJS Kesehatan di Kota Palopo.

Selain itu, sebut dr Mariamah sangat mengapresiasi langkah Pemkot Palopo utamanya Wali Kota mendaftarkan seluruh warganya masuk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.

”Kami sangat mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota Palopo yang sangat peduli dengan layanan kesehatan warganya dengan akan mendaftarkan seluruh warganya masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan,” sebut dr Mariamah.

Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH menuturkan, Pemkot Palopo menganggarkan iuran bagi 55 Ribu warganya pada APBD 2017 sebesar Rp15 Miliar.

”APBD 2017 akan menanggung iuran BPJS Kesehatan 55 Ribu warga Palopo. Namun jika ada yang dobel kepesertaan ini juga masalah. Akan terjadi pemborosan anggaran. Untuk itu, saya minta agar para lurah dapat melakukan verifikasi ulang di wilayahnya masing-masing dan mendaftarkan warganya yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan,” sebut orang nomor satu di Kota Palopo ini.

Wali Kota menegaskan akan tanggung iuran seluruh warga tanpa terkecuali. Meskipun mereka mampu. Tak ada diskriminasi. Semuanya ditanggung.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Palopo, Adriansyah menuturkan kalau hingga saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah melalui APBD sebanyak 45 Ribu warga. Yang memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBN sebanyak 47 Ribu, sedangkan Pekerja Penerima Upah 31 Ribu warga, dan peserta mandiri mencapai 22 Ribu.

adanya nama yang dobel, sebutnya, dikarenakan ada satu warga yang terdaftar di JKN KIS juga di BPJS Kesehatan PBI/APBD. Selain itu juga terdaftar di PBI APBD, juga terdaftar di perusahaan dimana mereka bekerja.

”Untuk itu verifikasi ulang kepesertaan BPJS kesehatan ini akan segera dilakukan, agar tak ada tumpang tindih di dalamnya. Sehingga warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat segera tercover,” sebut pengganti dr Muhammad Ali ini.(rhm)

PALOPO POS

loading...
Click to comment
To Top